Baca tanpa iklan
“Sikap enggan PPK dalam menindaklanjuti rekomendasi KASN, jalan keluarnya adalah Presiden semestinya memperkuat dan memberikan delegasi kepada KASN untuk memberi sanksi termasuk melakukan supervisi langsung kepada PPK yang bersangkutan," kata Endi Jaweng selaku Direktur Eksekutif KPPOD.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Politik Dalam Negeri Syarmadani juga sangat mendukung penguatan pengawasan netralitas ASN.
Menurutnya pemerintah daerah saat ini mau tidak mau harus benar benar mengupayakan birokrasi yang netral demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang melayani dan bebas intervensi politik.
“Kemendagri sangat mendukung penegakan netralitas ASN, kami terus mendorong kepala daerah selaku PPK untuk menegakkan sanksi bagi pelanggar, bahkan sudah menyiapkan instrument sanksi yang berat dan juga denda bagi ASN termasuk pucuk pimpinannya yang melanggar netralitas ASN," jelas Syarmadani.
Senada dengan Syarmadani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa Pemprov Jateng tetap berkomitmen dalam pengawasan netralitas ASN, termasuk memberikan sanksi yang tegas jika ada ASN Pemprov Jateng yang melanggar prinsip netralitas.
“Permasalahan netralitas ASN ini menarik, semenjak saya duduk di DPR RI sebagai pembuat UU sampai sekarang sebagai pelaku dalam hal ini Gubernur. Netralitas ASN harus tetap dijunjung oleh setiap kepala daerah, termasuk di Jawa Tengah” ucap Ganjar.
Merujuk pada data KASN per 19 Agustus 2020, jenis jabatan yang paling banyak melanggar adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (27.1 persen), Jabatan Fungsional (25.5 persen), Administrator (14.9 persen), Pelaksana (12 persen) dan Kepala Wilayah berupa Camat/lurah (9 persen).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terus menjaga ASN untuk tetap bersikap netral dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KASN yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dan dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Kegiatan kampanye diawali dengan deklarasi netralitas ASN yang dikuti oleh lebih dari 620 peserta di jaringan virtual, yang terdiri dari para Kepala Daerah, Sekda, Kepala BKD/BKPSDM, Pimpinan Bawaslu Daerah, dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.