Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, membongkar bobroknya BUMN.
Selain perusahaan yang ia pimpin, yaitu Pertamina, Ahok juga membongkar bobroknya Perum Percetakan Uang RI (Peruri).
Dikutip dari akun YouTube POIN, Ahok awalnya menyebutkan tugasnya di Pertamina adalah sebagai seorang eksekutor.
"Saya ini seorang eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat neraka lewat, surga belum masuk," katan Ahok.
Baca: Anak Buah Prabowo Minta Jokowi Copot Ahok dari Komut Pertamina: Menimbulkan Kegaduhan
Baca: Ahok: Direksi Pertamina Mau Pancing Emosi Saya
Lebih lanjut, Ahok menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.
Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara tidak efisien.
Ahok atau BTP secara gamblang menyatakan jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
"Kalo lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya," ujar Ahok.
"Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," lanjutnya.
Ahok melanjutkan jika di Pertamina sendiri, sangat kental dengan lobi-lobi kepada menteri.
Baca: Soroti Pergantian Direktur Pertamina, Ahok Bilang Direksi Lobinya Langsung ke Menteri
Baca: Ahok: Peruri Minta Rp 500 Miliar Untuk Proses Paperless di Kantor Pertamina
Bahkan, kata Ahok, sebagian besar komisaris di BUMN adalah titipan dari kementerian-kementerian.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga," kata Ahok.
"Jadi direksi-direksi semuanya main lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kemeterian," ungkapnya.
Dengan kejadian tersebut, Ahok berencana untuk memotong jalur birokrasi mereka dan mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.
Baca: POPULER NASIONAL Jawaban Ahok Jika Dicalonkan Gubernur DKI | Tindak Asusila Pegawai RS di Bekasi
Baca: Jakob Oetama Meninggal Dunia, Ahok hingga Yasonna Laoly Kenang Sosoknya
"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina dulu naik pangkat mesti pakai Pertamina Reference Level (PRL)," kata Ahok menjelaskan.
"Jadi orang mesti kerja sampai Senior Vice President (SVP) itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong. Semua mesti lelang terbuka," tegasnya.
Sistem Gaji di Pertamina
Selain permasalahan jabatan, Ahok juga membongkar soal gaji di Pertamina.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, persoalan gaji di Pertamina tidak masuk akal.
Dari penuturannya, banyak orang yang masih mendapatkan gaji besar meskipun orang tersebut telah dicopot dari jabatannya.
"Orang dicopot, misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, gajinya Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya karena dia orang lama," kata Ahok.
Baca: Respons Ahok Ditanya Soal Kesiapan Dirinya Jika Dicalonkan Jadi Presiden
Baca: Ditanya Apakah Ingin Maju Lagi dalam Pilgub DKI Jakarta 2020, Ini Jawaban Ahok
"Seharusnya gaji mengikuti jabatan Anda. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin, orang kerja sekian tahun gaji pokok Rp 75 juta, dicopot enggak kerja pun dibayar segitu," jelasnya.
"Gila aja ini, saya rasa itu bisa dituntut. Nah itu yang lagi kita ubah sistemnya," kata Ahok.
Singgung Perum Peruri
Selain soal PT Pertamina (Persero), Ahok juga menyinggung permasalahannya dengan Perum Percetakan Uang RI (Peruri).
Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang percetakan uang itu, kata Ahok, meminta Pertamina uang Rp 500 miliar untuk proses paperless.
Baca: Jawaban Ahok Ketika Ditanya Maukah Kembali Dicalonkan Jadi Gubernur DKI
Baca: Masih Teruskan Perjuangan Ahok BTP, Veronica Tan Singgung Soal Tuliskan Isi Perasaan & Rasa Khawatir
"Peruri gendeng juga, masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina," kata Ahok.
"Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapet Pertamina, enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sanca, ular piton?" ungkap Ahok.
Andre Rosiade Minta Jokowi dan Erick Thohir Copot Ahok
Menanggapi pernyataan Ahok, Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mencopot Ahok.
Dikutip dari akun Twitter @andre_rosiade, Andre Rosiade berpendapat, pernyataan Ahok soal BUMN ini membuat kegaduhan.
Baca: Pertamina Rugi Rp 11,327 Triliun: Pernyataan Ahok Disorot hingga Tanggapan Pengamat Migas
Baca: Pertamina Alami Kerugian, Politikus PKS: Waktu Itu Ahok Bilang, Merem Saja Pertamina Sudah Untung
Padahal, menurut Andre, kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) biasa-biasa saja.
"Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina.
Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohi utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja," tulisnya.
(Tribunnews.com/Whiesa)