Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok melontarkan kritik secara terbuka soal buruknya tata kelola PT Pertamina (Persero).
Dalam kritiknya kali ini, Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina.
Mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukkan direksi dan komisaris.
Bahkan, Ahok menyarankan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan.
Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara yang tidak efisien.
Ahok secara gamblang menyatakan, jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komut Pertamina.
Baca: Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Arya Sinulingga: Jangan Buru-buru Bentuk Superholding
"Kalau lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya. Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," kata Ahok sebagaimana dikutip dari kanal YouTube POIN, Rabu (26/9/2020).
Kritik Ahok terhadap tata kelola Pertamina tersebut akhirnya menuai respons dari banyak pihak.
Mulai dari Pertamina yang menjawab kritik tersebut hingga sejumlah politisi.
Lalu bagaimana tanggapan mereka terkait kritik Ahok terhadap tata kelola Pertamina?
Pertamina
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, apa yang disampaikan Ahok itu sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola Pertamina.
"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," kata Fajriah lewat pesan singkatnya, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Ia menuturkan, kritik disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif.
"Upaya direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan."
"Melalui penerapan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajeman Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan grupnya."
"Kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," jelas dia.
Fajriah memastikan, bahwa hubungan antara direksi dan komisaris Pertamina masih terjaga dengan baik.
Manajeman dan komisaris senantiasa bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan perusahaan dan mendukung program-program pemerintah.
"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ungkapnya.
Andre Rosiade
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, pernyataan soal kritik terhadap Pertamina itu muncul karena Ahok butuh panggung untuk menunjukkan kinerjanya sebagai Komut Pertamina.
Namun, lanjut Andre, kritik itu malah mendiskreditkan Pertamina secara umum.
"Statement-statement Pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar."
"Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina."
"Jangan kebanyakan bicara, apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina," kata Andre dalam keterangannya, sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.
Baca: Ketika Ahok Sempat Emosi dengan Direksi Pertamina
Baca: Dikritik Ahok Mulai Gaji Besar hingga Utang Perusahaan, Ini Jawaban Pertamina
Lebih lanjut, Andre menjelaskan beberapa pernyataan Ahok yang dinilainya tanpa dasar.
Seperti mengatakan, bahwa Pertamina lebih suka beli blok migas dari luar negeri daripada eksplorasi dalam negeri.
Padahal faktanya, kata Andre, banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.
"Statement Pak Ahok ini tidak benar, dalam data yang kami miliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over," terangnya.
Menurut Andre, lebih dari 60 persen investasi di Pertamina adalah untuk hulu migas.
Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang 2019 Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km.
Andre pun menyebut pernyataan Ahok soal Pertamina tidak pernah melakukan pembangunan kilang adalah tidak benar dan tanpa data.
Baca: Anggota Komisi VI: Hanya Pencitraan, Ahok Serang Institusi Sendiri
"Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina?"
"Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015-2019," kata Andre.
Andre pun menyarankan kepada Ahok untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan jika memang punya bukti terkait pernyataannya, sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang.
"Ada KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian, jangan tuduh sana sini tapi sebenarnya tidak ada bukti."
"Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja Pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu," tegasnya.
Herman Khaeron
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta Ahok menggunakan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya secara internal.
"Saya setuji bahwa Pertamina harus efisien, profesional, dan menjadi perusahaan hebat ke depan."
"Tetapi dikala Pertamina rugi Rp 11,3 triliun dan kerugian ini di era Ahok, janganlah menyerang institusi sendiri dan bahkan menyerang Kementerian BUMN untuk dibubarkan," kata Herman, saat dihubungi Tribunnews.com.
"Kalaupun ada gagasan dibentuk superholding (Indonesia coorporation), buktikan dulu mengurusi Pertamina dengan baik dan menjadi hebat," terangnya.
Baca: Andre Rosiade Minta Jokowi Pecat Ahok, Pimpinan DPR Sebut Itu Kewenangan Pemerintah
Herman mengaku khawatir serangan yang dilakukan Ahok sebagai pencitraannya saja, dikala citra negatif akibat kerugian Pertamina.
Apalagi, kata Herman, sejatinya perusahaan pelat merah seperti Pertamina mengemban tugas komersial dan penugasan.
Sehingga, tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan negara di Singapura.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Daryono/Seno Tri Sulistiyono, Kompas.com/Muhammad Idris)