Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal, mempertanyakan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, terkait strategi koordinasi dan optimalisasi pencegahan korupsi.
Hal itu ditanyakan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) capim KPK, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Kepada Setyo, Rizki mengatakan pemberantasan korupsi seringkali dihadapkan pada sejumlah pantangan, mulai dari ego sektoral sampai minimnya harmonisasi kebijakan.
“Dalam konteks pemberantasan korupsi, koordinasi antar lembaga seringkali dihadapkan pada pantangan seperti ego sektoral, sering terjadi juga tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya harmonisasi kebijakan,” ujarnya.
Sebab itu, legislator asal daerah pemilihan Kepulauan Riau (Kepri) ini mempertanyakan cara atau konsep dari Setyo Budiyanto dalam menangani persoalan-persoalan tersebut.
“Berdasarkan strategi yang anda paparkan dalam makalah, bagaimana anda memastikan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait lainnya dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik atau hambatan birokrasi?” tanya Rizki.
Baca juga: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Gugat Aturan Larangan Hubungi Tersangka
Selain itu, Presidium Pena 98 Kepri ini juga mempertanyakan tentang cara-cara mendukung pencegahan korupsi apabila Irjen Kementan tersebut menjadi pimpinan lembaga antirasuah.
“Bagaimana KPK di bawah kepemimpinan anda akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan sinergi tersebut untuk mendukung pencegahan pemberantasan korupsi secara komperehensif?” demikian Rizki Faisal.
Menanggapi hal itu, Setyo mengaku akan transparan dalam segala bentuk koordinasi yang dilakukan. Baik itu, koordinasi internal maupun eksternal.
“Masalah koordinasi, Kita akan buka semuanya. Masalah etika, hukum, norma dan lain-lain kita juga akan komunikasi, dengan dewas khususnya,” ujar Setyo Budiyanto yang juga mantan Direktur Penyidikan KPK itu.