Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya memutarkan film G30S/PKI dikritisi Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito.
Wanto menilai apa yang dinyatakan Gatot dinilai sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
"Saya prihatin dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantyo. Pak Gatot dengan segala hormat, kami menyesalkan berbagai pernyataan Bapak yang terus saja memecah belah bangsa, dengan membangkitkan trauma 1965," ujar Wanto melalui keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).
Wanto menyebut, Megawati Soekarnoputri ketika menjabat Presiden tidak memiliki dendam terhadap Presiden Soeharto.
"Bahkan 14 Gubernur dari daerah penting diambil dari TNI karena kedepankan rekonsiliasi. Kemudian Bung Karno Proklamator Bangsa, selalu ada Bung Karno di dalam setiap perumusan dasar negara. Jadi PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang dan menjalankan falsafah bangsa Pancasila," ungkap pria yang akrab disapa Klutuk oleh kalangan aktivis reformasi 98 ini.
Baca: Arief Poyuono soal Gatot Diganti Gegara Nobar Film G30S/PKI: Isu Basi Selalu Ditiup Tiap September
Wanto mengungkapkan, rakyat juga mencatat bagaimana tuduhan Gatot terkait ada kekuatan besar PKI yang berada di balik penghentian pemutaran film G30S/PKI, program pelurusan sejarah, termasuk sikap TAP MPRS no XXXIII tahun 1967 yang disebut tanpa bukti.
"Di balik tuduhan tidak mendasar itu ada tokoh-tokoh besar seperti Letjen TNI Purn Muhammad Yunus Yosfiah, Prof Dr Juwono Sudarsono dan Presiden Habibie dimana pemerintahannya tidak mewajibkan kembali pemutaran film G30S PKI," ungkapnya.
Lanjut Wanto, demikian halnya Presiden Gus Dur yang menyampaikan sikapnya atas TAP MPRS no 33 tersebut.
"Secara tidak langsung Pak Gatot menuduh beliau-beliau tersebut adalah PKI," ungkapnya.
Wanto menilai, pernyataan tendensius seperti itu tidak layak disampaikan oleh Gatot.
"Untung ada bang Usman Hamid dari aktivis Kontras yang mematahkan seluruh argumentasi tidak benar tersebut," paparnya.
Baca: Awal Mula Gatot Nurmantyo Kaitkan Pergantian Jabatan dengan Nobar Film G30S/PKI, Tuai Respons Istana
Wanto menyebut, seluruh anggota dan kader PDIP dididik untuk membumikan Pancasila dengan seluruh benang merah sejarahnya.
"Para calon kepala daerah yang bukan PDIP pun dilatih, tanya saja mereka, terhadap seluruh materi yang diajarkan. Semua untuk hadirnya pemimpin negarawan yang menyatukan bangsa," tegasnya.
"Saya jadi membandingkan, bagaimana Panglima Besar Jendral Sudirman selalu mengobarkan nasionalisme, persatuan nasional, dan juga juga kehebatan sejarah masa lalu yang hebat," imbuh Wanto.
Wanto juga meminta agar Gatot mengingat Sumpah Sapta Marga.
"Pak Gatot mohon maaf, bukankah Bapak masih terikat pada Sumpah Sapta Marga? Alangkah baiknya jika Bapak meneladani kepemimpinan Panglima Besar Sudirman daripada membuat pernyataan yang bernada menghasut," jelasnya.
Baca: TB Hasanuddin: Pergantian Jenderal Gatot Nurmantyo Tak Ada Hubungannnya Dengan Nobar Film G30S/PKI
Wanto yang juga aktivis mahasiswa 98 mengingatkan Gatot, belakangan yang telah diutarakan soal kebangkitan PKI hanya membuat gaduh dan fitnah.
"Wal Fitnatu Asyaddu Minal Qotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan," tutupnya
Dilansir Kompas.com, Gatot dalam tayangan kanal YouTube Hersubeno Point, ia menyatakan pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.
"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube yang diunggah Senin (21/9/2020).
"Saya bilang, 'terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," lanjut Gatot.
Baca: Istana Sebut Gatot Nurmantyo Kebablasan Kaitkan Pencopotan Panglima TNI dengan Film G30S/PKI
Pernyataan Gatot Dibantah Istana
Sementara itu masih dilansir Kompas.com, tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah pergantian mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo karena pemutaran film G30S/PKI.
Hal itu diungkapkan Donny menanggapi pernyataan Gatot yang menyatakan ia diganti sebagai Panglima TNI karena menginstruksikan pemutaran film G30S/PKI di institusi TNI.
"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).
"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.
Donny menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan.
Sehingga setiapnya pasti akan dilakukan pergantian.
Donny mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.
"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30S/PKI".
(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)