Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menjawab tudingan dirinya yang dijuluki 'Menteri Segala Urusan'.
Hal itu buntut penunjukkannya untuk menangani Covid-19 di sembilan provinsi prioritas.
Menurut Luhut, dirinya tidak mempermasalahkan segala julukan yang diterimanya.
Ia justru merasa bila ada tugas khusus yang diperintahkan, maka ia akan menyelesaikan dengan sebaik mungkin.
Hal itu disampaikan Luhut saat berbincang dalam program Mata Najwa pada Kamis (24/9/2020).
Baca: Pimpin Penanganan Covid-19, Luhut: Saya Boleh Mengklaim Saya Manajer yang Baik
"Nggak ada yang salah, persepsi silakan saja haknya orang, yang penting bisa saya selesaikan tidak."
"Saya pikir selama ini yang saya diperintakan Presiden belum ada yang tidak saya selesaikan," papar Luhut, dikutip dari kanal Youtube Najwa Shihab.
Bahkan, Luhut mengaku tidak ada yang berubah pada dirinya meski dianggap 'sangat berkuasa' hingga layak menjadi perdana menteri.
Ia menambahkan, gaya hidup dari keluarganya tetap sama, sejak dahulu sebelum menjadi menteri.
"Dari dulu orang kenal saya, dari saya masih aktif di tentara, lalu berdagang, hingga sekarang saya begini biasa aja."
Baca: Evaluasi Penanganan Covid-19 di Empat Provinsi, Menko Luhut Sampaikan Keinginannya
"Ngga ada yang berubah dalam diri saya dan istri saya, gaya hidup saya begini saja," ungkap Luhut.
Terkait soal dirinya yang dianggap lebih 'dipercaya' dibanding menteri lainnya, Luhut tidak peduli.
Ia mengaku hanya menjalankan tugas seperti yang diperintahkan oleh Presiden.
"Saya hanya mengerjakan tugas yang diperintahkan atasan saya, jadi tidak merasa lebih dari yang lain juga."
"Karena ini pekerjaan tim, apapun hasilnya ini pekerjaan tim, kalau gagal itu tanggung jawab saya," terang Luhut.
Pihak Istana membenarkan Luhut 'Terpercaya'
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian angkat suara soal penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran Covid-19 di 9 provinsi prioritas.
Menurut Donny, penunjukkan langsung dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ini berdasarkan kepercayaan.
Ia mengungkapkan, Luhut dipercaya karena selama ini mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan dengan baik.
"Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan."
"Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di 9 provinsi," ujar Donny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/9/2020).
Baca: Diberi Waktu Dua Pekan, Jokowi Minta Doni Monardo dan Luhut Tangani Corona di 9 Provinsi
Donny menambahkan, penunjukkan Luhut merupakan hak preogatif Jokowi sebagai Presiden.
Sehingga, ia mengimbau agar penunjukkan tersebut tidak perlu dipermasalahkan.
Sebab, Presiden selalu memberikan tugas kepada jajarannya sesuai kapasitas atau kemampuan yang dimiliki.
"Saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing."
"Sesuai dengan resources yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di 9 provinsi tersebut," kata dia.
Baca: Penjelasan Soal Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang Akan Dikawal Luhut dan Doni Monardo
Lebih lanjut, Donny menilai penunjukkan Luhut untuk memimpin penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar.
Pasalnya Luhut juga menjabat Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Artinya sebenarnya beliau juga secara keorganisasian secara tupoksi memiliki wewenang untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif," kata Donny.
"Jadi tidak perlu dipermasalahkan, preogatif Presiden."
"Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengekseskusi apapun yang diminta oleh Presiden," tambah dia.
Baca: Jadi Masalah Ekonomi, Luhut Akui Ikut Tangani Covid-19 di 8 Provinsi
Diketahui, Presiden Jokowi meminta angka kematian dan laju penularan virus corona atau Covid-19 di sembilan provinsi prioritas diturunkan.
Adapun sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden lantaran menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ihsanuddin)