Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko menilai bahwa isu ancaman kebangkitan PKI yang ramai sekarang ini kental dengan kepentingan dan ambisi pribadi seseorang.
Hal itu diucapkan Moeldoko dalam wawancara KSP dengan tema refleksi Kesaktian Pancasila, Kamis, (1/10/2020).
"Saya melihat lebih cenderung ke situ (kepentingan pribadi)," kata Moeldoko.
Untuk diketahui Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut bahwa ada kebangkitan komunisme di Indonesia.
Menurut Gatot bangkitnya Partai Komunis Indonesia gaya baru, terendus semenjak tahun 2008.
Sebagai orang yang juga pernah menjabat Panglima TNI, Moeldoko mengaku paham mengenai DNA yang dimiliki prajurit TNI yang harus membangun kewaspadaan. Mulai dari DNA intelejen, DNA kewaspadaan, DNA antisipasi, dan seterusnya.
Seharusnya menurut Moeldoko kewaspadaan yang dibangun bertujuan untuk mententramkan masyarakat, bukan malah sebaliknya.
"Saya tidak ingin menyebut nama, tetapi kan tujuannya membangun kewaspadaan. Kewaspadaan kita bangun untuk menenteramkan keadaan. Bukan malah untuk menakutkan. Bedanya disitu," katanya.
Moeldoko yang menjabat Panglima TNI sebelum Gatot, mengatakan bahwa semasa aktif di militer, seorang Prajurit TNI terikat pada sapta marga dan sumpah prajurit. Setelah pensiun kadar sapta marga dan sumpah prajurit tersebut terkikis karena tidak terikat.
"Begitu seseorang pensiun, maka otoritas atas pilihan-pilihan itu melekat pada masing-masing orang. Kalau kepentingan tertentu itu sudah mewarnai kehidupan yang bersangkutan, maka saya jadi tidak yakin kadar Saptamarga-nya masih melekat seratus persen karena dipengaruhi kepentingan-kepentingan. Tergantung dari orang yang bersangkutan. Seseorang bisa berbeda kalau sudah bicara politik, bicara kekuasaan, bicara achievement, karena ada ambisi," katanya.
Sesama purnawirawan biasanya menurut Moeldoko selalu saling mengingatkan bahwa sapta marga dan sumpah prajurit tersebut tidak boleh lepas begitu saja. Namun masalahnya himbauan tersebut selalu berbenturan dengan kepentingan yang dimiliki masing-masing orang.
"Kalau itu berkaitan dengan kepentingan, tidak ada otoritas kita untuk bisa melarang. Masing masing sudah punya otoritas atas dirinya," pungkasnya.
Sebelumnya Mantan Panglima TNI yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menduga tentang bangkitnya komunisme di Indonesia.
Gatot menyebut, bangkitnya Partai Komunis Indonesia gaya baru, terendus semenjak tahun 2008.Saat itu, Gatot mendapatkan berbagai informasi tentang adanya gerakan tersebut.
"Saya mengamati tentang kemungkinan-kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia gaya baru. Ini diawali sejak 2008," ujar Gatot dikutip Wartakotalive.com dari channel Youtube Hersubeno Arief, Rabu (23/9/2020).
Meski demikian, saat itu Gatot tidak bisa menyampaikan informasi itu secara terang-terangan."Setelah saya mendapat informasi-informasi, sehingga saya memaksakan membungkus semua gerakan ini dengan proxy war. Karena belum saatnya saya membuka gerakan mereka. Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dirasakan bisa.
Gatot menyebut, terjadi penyusupan gerakan komunisme di Indonesia.Ia mencium itu dari sejumlah fenomena yang terjadi sejak 2008.
"Sejak tahun 2008 seluruh sekolah segala tingkatan pelajaran sejarah tenang G-30 S/PKI ditiadakan. Ini sesuatu hal yang sangat berbahaya karena kalau yang paling junior adalah kelas enam SD, maka merka yang duduk di universitas saat ini mereka tidak pernah mengenyam pelajarn tersebut," jelasnya.
Gatot kemudian membuat semacam 'proxy war', dimana ia kerap mengisi kuliah umum dan menyelipkan bahaya kebangkitan komunisme kepada para generasi muda.
"Sehingga pada tahun 2017, bahwa generasi muda 90 persen lebih tidak percaya adanya PKI. Maka dengan data-data yang ada, pertama kali pada 10 maret 2015 saya masih jabatan Pangkostrad saya beranikan memberikan kuliah umum tentang proxy war di UI (universitas Indonesia). Dan sampai dengan saya panglima TNI sudah 59 kali saya melaksanakan kuliah umum.
"Gatot melihat adanya upaya-upaya pelemahan mental pemuda bangsa. Sehingga, ia memutuskan untuk menyerukan untuk menonton film Pemberontakan G-30S PKI ketika ia menjabat sebagai panglima TNI.
"Pada saat saya jadi panglima TNI, saya perintahkan jajaran saya untuk menonton fil G30S-PKI," ungkapnya.
Gatot bercerita, ketika ia menyerukan untuk menonton film itu, ada pihak yang mengingatkannya agar tidak melakukan hal itu.Gatot, secara terang-terangan menyebut, orang yang memberikan nasihat tersebut berasal dari sebuah partai.Orang tersebut, bahkan, mengingatkan, Gatot akan dicopot dari jabatannya jika melanjutkan seruannya tersebut.Tapi Gatot tidak gentar. Ia tetap menyerukan agar masyarakat menonton film itu.
"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, menyampaikan 'Pak Gatot hentikan itu Kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terimakasih, Tapi saya gas, karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti," jelasnya.
Pernyataan Subyektif
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pernyataan Gatot Nurmantyo yang mengaitkan pergantiannya sebagai Panglima TNI terkait dengan ajakan Nobar film G30S/PKI sangat subjektif.
"Tentang pencopotannya, itu pendapat subyektif. Karena itu penilaian subyektif ya boleh boleh saja, sejauh itu perasaan," kata Moeldoko dalam wawancara KSP, Kamis, (1/10/2020).
Hanya saja menurut purnawirawan Jenderal Bintang empat itu, apa yang dipikirkan Gatot belum tentu sama dengan yang dipikirkan Presiden saat itu.
Selain itu menurutnya pergantian Panglima TNI tidak ada kaitannya dengan acara Nobar G30SPKI. Pergantian Panglima TNI berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, bukan karena kasus per kasus saja.
"Pergantian pucuk pimpinan di sebuah organisasi itu melalui berbagai pertimbangan. Bukan hanya pertimbangan kasuistis tetapi pertimbangan yang lebih komprehensif," kata Mantan Panglima TNI itu.
Untuk diketahui Gatot secara resmi digantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pada 8 Desember 2017 lalu dalam upacara pelantikan di Istana Negara.
Gatot digantikan Hadi kurang lebih 4 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada 1 April 2018.
Jangan Berlebihan
Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara mengenai pernyataan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya ancaman kebangkitan PKI.
Menurut Moeldoko yang juga menjabat Panglima TNI sebelum Gatot, ancaman kebangkitan PKI tidak mungkin datang secara tiba-tiba.
"Saya sebagai pemimpin yang dilahirkan dari akar rumput bisa memahami peristiwa demi peristiwa. Mengevaluasi peristiwa demi peristiwa. Tidak mungkin datang secara tiba tiba. Karena spektrum itu terbentuk dan terbangun tidak muncul begitu saja," kata Moeldoko dalam wawancara KSP, Kamis, (1/10/2020).
Oleh karena itu menurut Moeldoko jangan berlebihan dalam menanggapi sesuatu, karena dapat menimbulkan ketakutan. Termasuk mengenai dugaan ancaman kebangkitan PKI.
"Jadi jangan berlebihan sehingga menakutkan orang lain. Sebenarnya bisa saja sebuah peristiwa besar itu menjadi komoditas untuk kepentingan tertentu," kata Moeldoko.
Purnawirawan Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam membangun kewaspadaan. Pertama yakni kewaspadaan yang dibangun untuk menenteramkan dan kedua kewaspadaan yang menakutkan.
"Bedanya disitu. Tinggal kita melihat kepentingannya. Kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menenteramkan maka tidak akan menimbulkan kecemasan. Tapi kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menakutkan, pasti ada maksud-maksud tertentu. Nah! Itu pilihan-pilihan dari seorang pemimpin," katanya.
Ia sendiri menurut Moeldoko lebih memilih kewaspadaan untuk menenteramkan. Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
"Yang terjadi saat ini, menghadapi situasi saat ini apalagi di masa pandemi, membangun kewaspadaan yang menenteramkan adalah sesuatu pilihan yang bijak," pungkasnya.