Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengharapkan persoalan di Papua segera usai.
Salah satu caranya dengan dana otonomi khusus (otsus) yang terus ditingkatkan keefektivitasannya.
"Kita berharap semua persoalan terkait Papua segera selesai dan pembangunan di sana bisa lebih merata. Otsus harus terus ditingkatkan efektivitasnya. Dana otsus yang kita gelontorkan dapat berimbas baik terhadap pembangunan manusia, pembangunan fisik dan sosial di sana," ujar Sukamta, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Sukamta menjelaskan selama ini evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum menunjukkan progres yang cukup berarti.
Bahkan IPM Papua tahun 2019 skornya paling rendah yaitu 60.84, jauh di bawah skor IPM nasional sebesar 71.92.
Menurutnya apabila pembangunan itu tidak dirasakan masyarakat bawah, maka mereka akan menganggap pemerintah tidak mempedulikan rakyat Papua.
Padahal, kata Sukamta, dana otsus Papua yang sudah digelontorkan cukup besar, total mencapai Rp126 triliun sejak tahun 2002.
Sementara di APBN 2021, ditetapkan dana otsus Papua sebesar Rp7,8 triliun sesuai dengan amanat UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bahwa dana Otsus setara 2% dari total pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dan berlaku selama 20 tahun.
"Ini juga perlu kita evaluasi dan lanjutkan otsus Papua, karena tinggal 1-2 tahun lagi. Jika dana otsus tidak dilanjutkan, akan sangat memberatkan Papua, karena dana otsus selama ini menyumbang hingga 60% APBD," kata dia.
Baca: Otsus Penjabaran Konstitusi, Harus Dimanfaatkan Demi Sejahterakan Masyarakat Papua
"Kemudian, kita berharap pendekatan untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial. Kita sesuaikan dengan kultur masyarakat Papua. Kita berharap pembangunan di sana betul-betul menyentuh rakyat Papua. Kita harus kedepankan dialog," imbuhnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menyinggung soal isu keamanan yang akan selalu mengagitasi rakyat Papua merongrong NKRI atau negara-negara lain yang memiliki kepentingan terhadap ketidakutuhan NKRI.
Menurutnya Papua hanyalah pintu masuk saja untuk mengganggu keutuhan NKRI. Karenanya, dia berharap pemerintah pusat bersatu padu untuk mengatasi ini, baik itu pihak keamanan, kementerian luar negeri dan pihak-pihak lain agar dapat menyelesaikan permasalahan Papua ini secara komprehensif.
Misalnya, kata dia, beberapa negara yang berkepentingan terhadap Papua bisa didekati secara diplomatis oleh kementerian luar negeri.
"Terakhir, untuk mencapai itu semua, kita mendorong optimalisasi satu desk khusus Papua untuk mengkoordinasikan semua unit agar bekerja dalam satu komando," jelas Sukamta.
"Kita berharap agar pembangunan manusia, fisik, budaya, diplomasi luar negeri, keamanan, intelijen, pembangunan ekonomi, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Jika pendekatan komprehensif ini dilakukan, maka semoga persoalan Papua bisa diselesiakan secara lebih sistematis," tandasnya.