Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengandung unsur sarkastis yang kurang tepat disampaikan oleh seorang pejabat pemerintahan.
Penilaian itu disampaikan Emrus menanggapi pernyataan Teddy yang sebelumnya mengapresiasi Dino sebagai diplomat berpengalaman.
Namun dalam responsnya itu, Teddy turut menyinggung masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang hanya berlangsung sekitar tiga bulan.
Menurut Emrus, penyebutan durasi jabatan tersebut tidak relevan dengan substansi kritik yang sedang dibahas dan justru berpotensi dimaknai sebagai sindiran personal.
"Kalau saya melihat, memang ada apresiasi kepada Dino Patti Djalal. Tetapi ketika dilanjutkan dengan kalimat bahwa beliau hanya menjabat Wakil Menteri sekian bulan, menurut saya kurang pantas disampaikan ke ruang publik, sekalipun itu fakta," kata Emrus kepada Tribunnews, pada Selasa (2/6/2026).
Ia menilai penyampaian fakta tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pihak yang dikritik dan tidak sejalan dengan prinsip komunikasi persuasif yang seharusnya dijalankan pejabat negara.
"Sama saja maknanya bahwa 'Anda hanya menjabat sekian bulan'. Kalau kita bicara komunikasi persuasif, itu kurang pas. Itu bisa dikategorikan sebagai pesan yang sarkastis, menyindir," ujarnya.
Menurut Emrus, lamanya seseorang menduduki jabatan publik tidak selalu mencerminkan kapasitas maupun kontribusinya.
Pergantian jabatan bisa terjadi karena berbagai pertimbangan dan kebutuhan negara.
"Jabatan seseorang, terutama pembantu presiden, bisa saja tidak lama, bisa juga lama, bisa juga bergeser karena ada tugas-tugas lain yang lebih penting," katanya.
Baca juga: Seskab Teddy Tak Sesuai Job Respons Kritik Dino Patti Djalal, Komunikolog: Seharusnya Bakom
Emrus menegaskan bahwa pejabat pemerintah seharusnya lebih mengedepankan penjelasan substantif terhadap kritik yang muncul di ruang publik daripada menggunakan narasi yang berpotensi menimbulkan kesan menyindir.
Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban moral dan politik untuk menjelaskan kebijakan secara terbuka karena memiliki akses terhadap data dan informasi yang tidak dimiliki masyarakat umum.
"Orang yang menjabat di pemerintahan itu tugasnya menjelaskan. Mereka punya sumber data dan punya otoritas," ujarnya.
Ia menambahkan, gaya komunikasi sarkastis mungkin masih dapat ditemukan dalam perdebatan akademik atau kritik publik, namun menjadi kurang tepat apabila digunakan oleh pejabat yang mewakili institusi negara.