Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memotong hukuman narapidana kasus korupsi Anas Urbaningrum, melalui putusan peninjauan kembali (PK).
"Kami harus menghormati keputusan MA yang memotong putusan Anas Urbaningrum, kami hormati sebagai lembaga pengadilan," kata Wihadi saat dihubungi, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Menurut Wihadi, persoalan pengurangan hukuman Anas memang menjadi perdebatan di masyarakat dan tidak bisa langsung menyalahkan MA, karena setiap keputusan pasti sudah dipertimbangkan.
"Apakah memang keputusan Anas yang dahulu memang sudah benar? dan apakah keputusan MA yang sekarang ini salah? Tidak bisa serta merta menyalahkan MA," ucap politikus Gerindra itu.
"Jadi saya kira, tidak perlu dibesar-besarkan, karena memang pengadilan yang memutuskan dan ini memang harus kami hormati," sambung Wihadi.
Baca: MA Sunat Hukuman Anas Urbaningrum, KPK: Belum Ada Komitmen Antar-Penegak Hukum
Seperti diketahui Hakim Mahkamah Agung (MA) mengkorting hukuman narapidana kasus korupsi melalui putusan PK, Anas Urbaningrum menjadi 8 tahun penjara.
Anas diadili terkait kasus pencucian uang.
Di tingkat kasasi, Anas dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.
Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 kepada negara.
Baca: MA Korting Hukuman Anas Urbaningrum, KPK: Biar Masyarakat Nilai Rasa Keadilan
Tidak terima atas Putusan Kasasi, Anas mengajukan PK pada Juli 2018.
Dalam putusan PK yang diadili oleh Wakil Ketua MA bidang non-yudisial Sunarto dan anggota majelis yaitu Andi Samsan Nganro serta Prof M Askin, mengurangi lagi hukuman Anas menjadi 8 tahun.
Vonis ini dijatuhkan pada Rabu, 30 September 2020.
"Menjatuhkan pidana terhadap Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta subsidair tiga bulan," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).