Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah memberikan tanggapan atas aksi-aksi yang dilakukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengingatkan KAMI agar tidak melakukan tindakan yang bisa mengganggu stabilitas politik.
Moeldoko juga menyebut sejumlah orang di KAMI memiliki kepentingan.
Atas apa yang disampaikan pemerintah, KAMI pun memberi jawaban.
Berikut rangkuman terkait hubungan pemerintah dengan KAMI:
1. KAMI Diminta Tak Ganggu Stabilitas Politik
Moeldoko meminta KAMI untuk tidak menggangu stabilitas politik nasional.
"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik."
"Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020) sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Baca: Mantan Pimpinan KPK dan Perwira Polisi Hingga Aktivis KAMI Jadi Motor Pembentukan Partai Ummat
Menurut Moeldoko, KAMI di isi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan.
Terkait keberadaan KAMI, Moeldoko menyatakan pemerintah tidak melarang adanya kelompok atau gerakan masyarakat dari masyarakat.
Pemerintah, lanjut Moeldoko, juga siap menerima kritik dan masukan dari manapun.
Meski demikian, Moeldoko menggatakan pemerintah memiliki kalkulasi sendiri dalam menempatkan anatara demokrasi dan stabilitas.
"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspons berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," ujarnya.