Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir.
Berita-berita populer atau banyak dibaca di kanal nasional tersedia dalam berita ini.
Mulai dari berita Luhut mengaku tahu penunggang demo UU Cipta Kerja.
Lalu daftar nama 575 anggota DPR RI 2019-2024 dan janji-janjinya.
Hingga berita Polri dalami sosok fasilitator demo UU Cipta Kerja di Jakarta.
Baca: Kronologi Anak Punk Ditemukan Tewas di Bekas Ruang Kelas, Keluhkan Sakit di Bagian Tubuh yang Ditato
'1. Luhut Tahu Penunggang Demo
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyakini ada penunggang dalam aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Dilansir TribunWow.com, Luhut juga mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik itu semua.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Satu Meja the Forum 'KompasTV', Rabu (7/10/2020).
Dalam kesempatan itu, Luhut menegaskan bahwa dirinya bersama pejabat lainnya tidak ada tujuan lain selain untuk kepentingan rakyat dan negara.
Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak lantas memanfaatkan situasi-situasi genting demi kepentingan pribadi maupun golongan.
Menurutnya akan ada saatnya jika memang mempunyai keinginan untuk menjadi pejabat negara ataupun menjadi presiden, yakni nanti pada 2024 mendatang.
Baca: 7 Peserta Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Ditahan, Diduga Terlibat Pengeroyokan Polisi
2. Daftar Nama 575 Anggota DPR dan Janji Mereka
Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja mencapai puncaknya pada Kamis (8/10/2020) kemarin.
Puluhan ribu massa turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu.
Selain di Jakarta, demo yang melibatkan mahasiswa dan buruh ini juga terjadi di sejumlah kota di Tanah Air.
Bahkan di beberapa daerah, demo berakhir ricuh.
Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) lewat rapat paripurna.
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mengetuk palu sebagai tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.
Dikutip dari Kompas.com, rapat paripurna dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Menurut Azis, total anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut adalah sebanyak 318 dari 575 anggota dewan, baik secara fisik maupun virtual.
Asal diketahui, ke-575 anggota dewan yang saat ini duduk di kursi Senayan adalah anggota DPR RI hasil dari Pileg 2019.
Mereka dilantik pada Selasa (1/10/2019) tahun lalu. Artinya, tahun ini adalah satu tahun masa mereka menjabat sebagai anggota legislatif.
3. Polri Dalami Sosok Fasilitator Demo
Mabes Polri tengah melakukan pendalaman terkait kemungkinan-kemungkinan sosok fasilitator kerusuhan aksi unjuk rasa atau demo yang menolak UU Cipta Kerja di Jakarta.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan proses penyelidikan dan pendalaman masih dilakukan hingga saat ini.
"Itu pasti masih dalam pendalaman, karena baru kemarin kejadiannya," ujar Awi, kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020).
Untuk saat ini, Awi mengatakan kepolisian masih mengumpulkan fakta dan bukti di lapangan.
Tak hanya itu, pihaknya juga berusaha menggali informasi dan keterangan dari pelaku unjuk rasa yang kemarin berhasil diamankan oleh kepolisian.
4. Kejanggalan Demo UU Cipta Kerja
Aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa berakhir kemarin, Kamis (8/10/2020).
Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja itu terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Aksi yang diikuti ribuan orang itu mengakibatkan kerusuhan.
Sejumlah orang terluka dan fasilitas umum dirusak.
Di balik aksi unjuk rasa itu, Tribunnews.com merangkum sejumlah kejanggalan selama unjuk rasa berlangsung.
Massa berpakaian hitam
Massa berbaju hitam muncul secara misterius saat aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja.
5. Amien Rais hingga Fadli Zon, Tokoh yang Minta UU Cipta Kerja Dicabut
Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk penolakan atas disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga menarik para kepala daerah dan sejumlah tokoh nasional untuk menyatakan sikap.
Mereka meminta Omnibus Law seharusnya jangan disahkan dahulu dan harus dilakukan pengkajian ulang.
Pemerintah Pusat dan DPR dinilai abai terhadap aspirasi masyarakat tentang aturan ini.
Berikut Tribunnews.com rangkum deretan kepala daerah maupun tokoh yang menolak UU Cipta Kerja:
(Tribunnews.com)