News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

UU Cipta Kerja

Alumni 212 dan FPI Gelar Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Selasa Hari Ini

Editor: Melia Istighfaroh
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ribuan masa dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas Islam menggelar aksi di DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020). Masa menuntut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari Prolegnas. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

TRIBUNNEWS.COM - Telah dikonfirmasi, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) akan mengadakan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).

Sementara, PB NU dan PP Muhammadiyah juga menolak UU Cipta Kerja.

Demo anti UU Cipta Kerja hari ini akan dilakukan sejumlah organisasi, antara lain, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Presidium Alumni (PA) 212, hingga Front Pembela Islam (FPI).

Koordinator Lapangan Aksi, Uztaz Damai Hari Lubis, membenarkan hal tersebut.

"Ya, kami usahkan 1000 (orang yang ikut aksi) sesuai pemberitahuan kepada pihak kemanan Polri," kata Damai dikutip TribunnewsWiki.com dari TribunJakarta.com, Senin (12/10/2020).

"Selebihnya ada beberapa organisasi lain dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Jika yang hadir berlebih, maka di luar kendali kami," lanjutnya.

Ketua FPI, Habib Rizieq Shihab (TRIBUNJABAR/GANI KURNIAWAN)

Dia melanjutkan, massa aksi ini akan mengikuti protokol Covid-19.

"Kami ikuti protokol kesehatan. Kami kan cuma seribu. Iya, aman-aman saja tuh," jelasnya.

Halaman selengkapnya >>>

Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 Oktober.

Gabungan aliansi menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

Sementara, di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi.

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," imbuhnya.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini