Baca tanpa iklan
BNP2TKI kemudian hari mengirimkan surat ke Konsulat Jenderal RI di Hongkong untuk pemberitahuan tuntutan.
Baca juga: Maruf: Warga Negara Harus Mampu Membuktikan Teologi Kerukunan Lebih Manusiawi untuk Perdamaian
4. Tolak Keras RUU Pilkada
Tribunnews.com memberitakan pada 2014, Jumhur Hidayat dengan tegas menolak RUU Pemilihan Kepala Daerah.
RUU tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk para aktivis.
Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang diwakilkan kepada DPRD dianggap mencedrai hak-hak politik rakyat dan cita-cita reformasi.
“Kami para aktivis dari berbagai elemen dan buruh menolak keras RUU yang mencederai rakyat dan cita-cita reformasi yang telah ditebus dengan darah dan air mata para pahlawan reformasi, ” kata aktivis dan pegiat demokrasi, M Jumhur Hidayat, Minggu (7/9/2014).
Gerakan yang sedang digagas dan dimatangkan adalah untuk menyadarkan, jika RUU tersebut disahkan, maka konsekuensinya adalah bakal tumbuh subur seperti jamur di musim hujan berbagai praktik korupsi, politik uang serta yang bisa mencalonkan hanya kaum berduit saja.
“Jika RUU pemilihan kepala daerah oleh DPRD disahkan, sama saja kita akan kembali kepada zaman jahiliyah dan sarat korupsi dan segala tindak yang merugikan kepentingan rakyat, ” Jumhur menegaskan.
Saat ini, lanjutnya, pilkada langsung meneguhkan kedaulatan rakyat dan menguatkan demokrasi. Jika ada dampak negatif, katanya lagi, masih bisa dibenahi.
Bila politik uang masih terjadi, bisa dibuatkan sistem penataan pemilu menyeluruh.
“Intinya, pilkada langsung memberi peluang munculnya pemimpin yang baik dan berkualitas,” ujarnya.
Seharusnya, ia berharap, DPR sekarang menghormati perjuangan bangsa yang sepakat menggunakan pemilu langsung.
Argumentasi bahwa pilkada langsung menimbulkan konflik horizontal, Jumhur menganggap tidaklah tepat. Sebab, jumlah korban akibat konflik horizontal terus berkurang.
"Itu alasan yang tidak rasional dan tidak ada argumentasi. Justeru menghianati rakyat itu sendiri dan yang untuk menguntungkan segelintir elit semata. Tapi gerakan yang sedang digagas murni tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden dan pihak tertentu,"tegasnya.