Baca tanpa iklan
Chaerul Umam/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar menyebut telah memberi masukan solutif terkait manajemen penanganan kesehatan dan ekonomi dalam menangani pandemi Covid-19.
Hingga saat ini, menurut Marwan, gagasan itu digunakan pemerintah.
Satu di antaranya yaitu kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, dan Menteri Kesehatan Terawan ke Dirjen World Health Organization (WHO) untuk mengamankan komitmen pengadaan vaksin Covid-19.
Lantaran itu, Marwan mengapresiasi sekaligus berharap kunjungan tersebut dapat membuahkan hasil yang baik untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Saya mengapresiasi Erick Thohir sebagai ketua Satgas Covid-19 dan ketua pemulihan ekonomi dengan Menlu dan Menkes. Semoga kunjungan Menteri BUMN dan rombongan ke Eropa mendapat hasil yang menggembirakan bagi seluruh seluruh rakyat Indonesia baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi," kata Marwan, kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Sebelumnya, Marwan sudah berkali-kali baik dalam rapat di DPR maupun dalam beberapa kesempatan sudah meminta untuk memanggil WHO.
Menurutnya, penjelasan WHO sangat diperlukan untuk menepis isu strategis dan kontroversial yang berkembang di masyarakat.
"Saya masih tetap mengusulkan DPR panggil WHO rapat resmi dengan DPR, supaya dapat sumber infomasi langsung, bukan dari media massa dan apalagi informasi hoaks," ucapnya.
Menurutnya, penjelasan WHO harus transparan, detail dan berdasarkan dalil ilmiah.
Hal itu agar WHO mendapatkan kembali legitimasinya dari rakyat internasional, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB sehingga dapat menepis berbagai dugaan dan asumsi konspirasi global.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mengatakan, isu-isu strategis dan kontroversial yang berkembang di masyarakat perlu segera dilakukan klarifikasi oleh WHO di forum perwakilan rakyat Indonesia sebagai anggota PBB.
Selain itu, lanjut Marwan, WHO harusnya dapat memfasilitasi kerja sama antar negara, untuk upaya percepatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara murah.
Menurutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri telah menyampaikan dalam forum PBB untuk memberikan vaksin gratis.
“WHO kan organisasi di bawah PBB. WHO juga perlu membantu fasilitasi kerjasama antar negara untuk percepatan recovery sektor kesehatan bagi samua anggotanya. Sektor kesehatan menjadi sangat vital untuk segera diatasi, disamping sosial dan ekonomi," ujarnya.
Marwan mengusulkan, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, Kemenlu, dan Kementerian Kesehatan juga harus menjajaki kerjasama dengan sejumlah negara-negara maju termasuk negara Asia terkait vaksinasi Covid-19.
"Seharusnya Indonesia tidak hanya kerjasama dengan satu negara. Kerjasama ini bisa dilakukan dengan negara-negara lain. Termasuk dengan negara-negara di Asia, bisa dengan Rusia, Philipina, Arab Saudi," katanya.
Marwan mencontohkan, China misalnya sudah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara dalam penanganan Covid-19. Dimana, China telah melakukan kerjasama dengan 69 negara dalam rangka vaksinasi Covid-19.
"China membangun kerjasama dengan 69 negara maju untuk vaksinasi Covid-19. Artinya tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan negara-negara lain. Diantara negara eropa itu yang sudah kerjasama dengan asia itu Rusia," pungkas Marwan.
Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kementerian Kesehatan akan berkunjung ke Swiss dan Inggris untuk mengamankan komitmen pengadaan vaksin Covid-19.
"Sebentar lagi bersama dengan Menteri BUMN dan tim Kementerian Kesehatan, saya akan berangkat menuju ke London, Inggris, dan kemudian dilanjutkan ke Bern dan Jenewa, Swiss," kata Retno dalam keterangan persnya secara virtual, Senin (12/10/2020).