Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda kembali mengemuka.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan perlu ada kesepakatan di antara warga Jabar, dari mulai masyarakat di Priangan, Cirebonan, maupun Betawian.
Ketua SC Kongres Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan kawasan berbudaya Betawi seperti Bekasi dan Depok, serta masyarakat Cirebonan di Pantura, merupakan kesatuan bersama masyarakat Priangan.
Berdasarkan catatan antropologi dari Belanda, kata Andri, Cirebonan atau Dermayon merupakan subkultur dari Sunda.
Begitu pun dengan Betawi yang di Bekasi, yang merupakan Sundapura atau ibu kota Kerajaan Tarumanegara. Bahkan Jakarta sendiri disebut Sunda Kelapa.
"Sundapura itu ibu kota dari Tarumanegara, jadi arah pelabuhannya itu ke Bekasi. Kalau bicara antropologi Belanda, yang namanya Betawi, Dermayon (Cirebonan) itu Sunda subkultur," kata Andri saat dihubungi, Kamis (15/10/2020).
Subkultur Sunda tersebut, katanya, dibentuk oleh berbagai faktor. Di antaranya proses migrasi dan kondisi demografis dari wilayah yang ditempati.
"Seperti orang Cirebonan, budaya dan bahasa mereka berbeda dengan Jawa di Jatim atau Jateng. Makanya Cirebon disebut Sunda subklutur Cirebon," katanya.
Andri mengatakan penggunaan nama Sunda sendiri adalah sebuah langkah nasionalisme. Perlu dipahami kembali, katanya, Sunda bukan sebatas suku, tetapi nama geografis.
Baca juga: Ranggasasana Sunda Empire Minta Dibebaskan: Saya Sesungguhnya Tidak Layak Dihukum atau Dipenjara
Andri mengatakan, sedianya justru kurang tepat jika mempertahankan nama Jawa Barat sebagai hal yang nasionalis.
Sebabnya, pemberian nama Jawa Barat disebutnya merupakan pemberian dari Kolonial Belanda yang termaktub dalam Staatblad 1926.
"Jadi yang tidak nasionalis itu yang mempertahankan West Java, karena itu dibuat oleh Belanda untuk memecah belah suku Sunda yang ada di dalamnya. Selain itu juga digunakan untuk pemetaan perkebunan dan yang lainnya," tutur Andri.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Johan J Anwari mengatakan munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda yang diusulkan oleh sejumlah tokoh Sunda adalah hal yang wajar.
"Usulan tersebut sangat wajar terjadi mengingat dulunya Jawa Barat merupakan bagian negara Pasundan yang kemudian bergabung ke NKRI," kata Anggota DPRD Provinisi Daerah Pilihan Kuningan, Ciamis, Banjar dan Kabupaten Pangandaran tersebut.