Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkas perkara tahap dua John Kei selaku tersangka aksi penyerang Nus Kei pada 21 Juni 2020 lalu sudah rampung dan akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).
Itu artinya persidangan semakin dekat. John Kei yang diduga sebagai otak dari aksi penyerangan Nus Kei yang terjadi di dua lokasi yakni di kawasan Duri Kosambi dan kediaman Nus Kei kawasan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang Selatan semakin dekat dengan status terdakwa.
Baca juga: Polda Metro Jaya Limpahkan Berkas Perkara Tahap Dua Kasus Pembunuhan Berencana John Kei Cs
Saat berkas perkara sudah dianggap lengkap dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan, John Kei pun membuat beberapa pernyataan mencengangkan di depan awak media.
Saat pelimpahan berkas, John Kei blak-blakan membicarakan masalahnya dengan Nus Kei.
John Kei tak mengakui adanya hubungan darah dengan Nus Kei. Dia membantah semua tuduhan yang sudah diucapkan Nus Kei di media.
Baca juga: Peringatan Keras John Kei ke Nus Kei: Omong Kosong Saya Keponakannya!
Berikut beberapa pernyataan John Kei terkait kasusnya:
1. "Nus Kei itu anak buah saya, bukan saudara"
John Kei membantah ketika disebut mempunyai hubungan darah dengan Nus Kei.
"Bahwa apa yang disampaikan statement Agarapinus (Nus) itu semua dibuat-dibuat. Itu semua omong kosong belaka dia itu bukan siapa-siapa saya. Dia anak buah saya," kata John Kei.
Menurut dia, Nus adalah seseorang yang dia bawa dari Ambon ke Jakarta dan diberi bantuan banyak olehnya. Alhasil, John Kei pun awalnya sangat percaya dengan Nus Kei.
Baca juga: John Kei Bantah Terlibat Kasus Pembunuhan Berencana, Singgung Pertobatannya Usai Keluar Penjara
"Selalu dia ngomong di TV, di mana-mana 'dia ponakan saya, ponakan', enggak sabar itu omong kosong ya," ucap John Kei.
2. Permasalahan utama karena meminjam uang
John Kei mengatakan permasalahan utamanya bermula ketika Nus tak mampu mengembalikan uang yang dia pinjam. Nus meminjam uang kepada John sebesar Rp 1 miliar.
Dia berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu enam bulan dengan total Rp 2 miliar.