Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan, cara-cara represif yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah dengan berbagai instrumennya untuk merespons kritik publik dinilai tidak akan menyelesaikan masalah.
Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Berikut 7 Catatan dari YLBHI
Hal itu disampaikannya dalam Forum Proklamasi dan Demokrasi bertajuk 'Antara Demonstrasi, Represi dan Chaos Informasi', yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa (20/10/2020) malam.
"Jadi, akan sudah dan kalau pemerintah Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak dengan cara-cara yang lebih dialogis dan lebih persuasif saya kira agak susah dan semakin susah kedepan," kata Azyumardi.
Baca juga: Demo Menolak UU Cipta Kerja di Jakarta: Ada Aksi Teatrikal, Para Demonstran Bubar tanpa Bentrokan
Menurutnya, check and balance di DPR RI akan sulit lantaran mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah.
"Tidak bisa optimis kawan-kawan Partai Demokrat dan PKS ini bisa mengubah keadaan, memang minoritas kan saya enggak tahu memperbaiki keadaan melalui DPR apakah itu bisa? Agak susah yah," ujarnya.
Azyumardi mengatakan, sudah tidak ada lagi kekuatan penyeimbang untuk membendung kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dinilai merugikan masyarakat.
Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Masih Jadi Catatan
Ia menilai, gelombang unjuk rasa juga tidak mampu menekan pemerintah karena dihalangi terlebih dahulu oleh aparat kepolisian.
"Saya takut ini memendam dengan situasi sosial ekonomi yang tidak kondusif seperti yang kita hadapi beberapa bulan terkahir ini," ucapnya.
"Saya kira kritisisme tidak bisa hilang dengan pendekatan yang represif. Susah itu tidak bisa. Jangankan jam sekarang, zaman Soeharto saja tidak bisa," pungkas Azyumardi.