Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menyediakan call center yang dapat dihubungi terkait permasalahan penggunaan data kependudukan.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk masuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19 Tahun 2018.
Oleh karena itu, ia tidak hentinya berpesan agar segenap aparatur Dukcapil bahkan hingga lingkup UPTD kecamatan agar mempedomani Permendagri tersebut.
“Permendagri itu juga mengatur bahwa setiap Dinas Dukcapil harus punya Call Center atau nomor pengaduan,” kata Dirjen Zudan dalam keterangannya, Kamis (22/10/2020)
Zudan menjelaskan, dalam Permendagri tersebut minimal ada 6 dokumen yang harus diutamakan dan ditingkatkan kualitasnya.
Dokumen tersebut, yakni Kartu Keluarga (KK), KTP-el, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan surat keterangan pindah.
“Kalau mau menambah dengan kartu identitas anak (KIA), itu bagus," tambahnya.
Baca juga: Bantu Pengembangan Pasar Modal, Dukcapil Kemendagri Raih Penghargaan
Untuk lamanya waktu yang dibutuhkan, Zudan menjelaskan di Dinas Dukcapil sendiri targetnya harus selesai dalam satu jam.
Namun, untuk level kecamatan boleh sedikit lebih panjang dari itu.
“Di daerah lain dikenal dengan istilah "Semedi" atau Sehari Mesti Jadi," ujarnya.
Selanjutnya Dirjen Zudan mengingatkan pentingnya pengumuman waktu penyelesaian dokumen kependudukan yang diminta masyarakat.
"Berapa hari selesainya bergantung pada kreativitas para kepala dinas dan para camat," katanya.
Dirjen Dukcapil itu mengungkapkan pada tahun 2015—2016 pernah menangani sendiri Call Center Dukcapil dengan nomor pribadinya hingga pukul 2 malam, sambil mempelajari keluhan masyarakat.
Sehingga ia sungguh memahami apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait data kependudukan.