Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut wajah asli Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak pada saat-saat ini.
Hal tersebut dikatakannya saat hadir dalam acara Mata Najwa, Rabu (21/10/2020).
Pihaknya pun mengatakan, kiasan wajah Jokowi saat ini disebut berbeda, di mana sebelumnya direkayasa oleh tim dari Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta hingga kemudian menjadi Presiden RI.
Feri pun mengambil bahan dari literasi hukum tata negara dan politik disebutkan ada yang namanya kutukan periode kedua.
"Di periode kedua itu tidak hanya muncul berbagai skandal, tapi watak asli seorang presiden," ujarnya.
Ia mengatakan, watak asli Presiden Jokowi sekarang adalah represif.
Hal itu disebutnya nampak pada kasus Lutfi Alfiandi (21), pemuda yang fotonya viral karena membawa bendera Merah Putih di tengah kerusuhan di sekitar Kompleks Parlemen, yang kemudian dihukum.
Selain itu, ada pula kasus lima orang tewas dalam aksi #ReformasiDikorupsi.
"Anak muda yang bermimpi Indonesia bebas dari korupsi meninggal, apa respons Jokowi? dari tindakan para aparat," ungkap Feri.
"Dan hari ini orang berkumpul ramai-ramai seluruhnya membahas undang-undang (UU) (aksi penolakan UU Cipta Kerja) yang tidak melibatkan publik sama sekali, dan Jokowi sadar betul dan tahu betul banyak bolong dan salahnya, tapi Jokowi tidak peduli," lanjutnya lagi.
Feri pun mengkorelasikan dengan gaya pemerintahan Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo sebelumnya.
Menurutnya, apabila hal tersebut masih diterapkan, mestinya ti dak ada penangkapan orang,.
Justru seharunya, Jokowi disebut perlu mengajak semua orang berbicara dengan cara-cara elegan dan demokrasi.
"Orang yang menangkap lawan politiknya itu pasti Represif, undang-undang yang tidak melibatkan banyak orang itu pasti undang-undang yang Represif."
Perkataan Feri tersebut pun disebut sesuai dengan teori yang ada, undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik pasti dan pasti represif (Nonet dan Selznick).
Baca juga: Membaca Sinyal Jokowi Soal UU Cipta Kerja Setelah Bertemu MUI dan Muhammadiyah di Istana
Baca juga: 52,5 Persen Masyarakat Tak Puas, Pengamat : Tahun Kedua dan Seterusnya Harus Jadi Pembuktian Jokowi
Respons PDIP
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga selaku Anggota DPR RI, Aria Bima, pun menanggapinya.
"Represif yang mana?" tanyanya.
Aria Bima melihat, saat ini terjadi suatu anarkisme demokrasi, di mana semua ingin menangnya sendiri.
"Seharusnya ada keseimbangan kebebasan yang bertanggung jawab karena ini soal bangsa," lanjutnya lagi.
Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf
Lebih dari setengah responden atau sebesar 54,4 persen mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin di bidang penegakan hukum selama setahun terakhir.
Hal itu merupakan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.
Masih di bidang yang sama, sebanyak 10,2 persen responden mengaku sangat tidak puas.
Selanjutnya, 30,2 persen responden mengaku puas, 2,1 persen merasa sangat puas, dan sisanya sebesar 3,1 persen mengaku tidak tahu.
Sementara itu, tingkat kepuasan tertinggi berada pada kinerja Jokowi-Ma’ruf di bidang kesejahteraan sosial.
Di bidang tersebut, sebanyak 48,8 persen responden merasa puas dan 3,4 persen bahkan mengaku sangat puas.
Akan tetapi, masih ada 41 persen responden yang merasa tidak puas dan 5,5 persen yang merasa sangat tidak puas dengan kinerja di bidang kesejahteraan sosial.
Baca juga: Beri Pemerintahan Jokowi Nilai A Minus, Rocky Gerung: A Buat Kebohongan & Minus untuk Kejujuran
Sebanyak 1,3 persen responden lainnya mengaku tidak tahu.
Kemudian, di bidang politik dan keamanan, 2,1 persen responden merasa sangat puas, 42 persen merasa puas, 46,7 persen merasa tidak puas, 6 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya mengaku tidak tahu.
Terakhir, di bidang perekonomian, responden yang puas sebanyak 40,3 persen dan 2,3 persen responden merasa sangat puas.
Responden yang merasa tidak puas di bidang perekonomian memiliki persentase 49,7 persen.
Sebanyak 6,2 persen responden mengaku sangat tidak puas dan sisanya menjawab tidak tahu.
Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 529 responden yang berusia minimal 17 tahun di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan nirpencuplikan atau margin of error sekitar 4,3 persen.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Kompas.com/Devina Halim)