Baca tanpa iklan
Meski pembahasan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan tapi pelaksanaan rapat menjadi tidak maksimal dan penuh keterbatasan.
Akibatnya aspirasi publik tidak terserap secara maksimal, pembahasan tidak berjalan optimal bahkan terkesan ugal-ugalan.
"Padahal RUU Ciptaker ini tidak dirancang untuk penanggulan covid-19, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. Namun faktanya, Covid-19 menjadi alasan untuk membajak demokrasi," ucap Mulyanto.
"Hal seperti ini harus disudahi. Mari kita tanggulangi musibah Covid-19 ini dengan akal sehat, scientific based, tidak grasa-grusu. Berbagai kebaikan yang sudah ada di negeri ini, termasuk anugerah demokrasi, kita jaga dan kita rawat," pungkasnya.
Riset dari lembaga survei Indikator yang dirilis 25 Oktober 2020 menyimpulkan bahwa meskipun dukungan normatif terhadap demokrasi masih tinggi, saat ini lebih banyak responden yang menilai Indonesia menjadi kurang demokratis, dua kali lipat dari yang menilai menjadi lebih demokratis.
Kekecewaan publik juga terlihat dari kondisi kebebasan sipil yang dinilai negatif. Mayoritas menilai saat ini warga makin takut menyatakan pendapat 79,6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73,8 persen, dan aparat dinilai makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa.
Beberapa hal terkait kebebasan sipil, memberikan sinyal yang mengkhawatirkan bagi demokratisasi di Indonesia.
Tegak Lurus kepada UUD 1945
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan satu laporan berupa Pelaporan Tahunan 2020, 'Bangkit untuk Indonesia Maju'.
Laporan ini dikeluarkan menandai satu tahun kepemimpinan Jokowi bersama Wakil Presiden Maruf Amin.
Melalui laporan ini Presiden Jokowi menyampaikan, jangan biarkan krisis pandemi Virus Corona (Covid-19) membuahkan kemunduran.
Baca juga:Â Sambut Sumpah Pemuda, Moeldoko Terima Sepada Edisi Khusus Untuk Presiden Jokowi
Krisis ini harus bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan sebuah lompatan besar.
"Laporan tahunan presiden ini sudah disebarkan ke seluruh Indonesia dan bisa di-download secara online," ucap Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam diskusi Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Senin (26/10/2020).
Melalui laporan ini, Jokowi turut mengemukakan model kepemimpinannya menerapkan Governing Government untuk rakyat Indonesia.