Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sorotan pada satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kelompok Jokowi Mania (JoMan) menilai, Kabinet Indonesia Maju kurang maksimal menangani dampak pandemi Covid-19 dan mendorong agar Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer memberikan catatan kepada sejumlah menteri yang tidak layak dipertahankan. JoMan menyebut, catatan tersebut datang dari kalangan aktivis 1998.
"Mereka menilai Presiden Jokowi harus mencopot atau merotasi menteri-menteri yang dinilai hanya menjadi beban negatif bagi pemerintahannya," ujar Immanuel, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/11/2020).
Baca juga: Relawan Jokowi Minta Menteri Kejar Prestasi Bukan Tebar Pesona
Immanuel mengatakan, perlunya sejumlah menteri yang dicopot buntut kontroversi Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Ia menilai, para menteri tersebut gagal mengeksekusi program-program Jokowi.
"Ada sejumlah menteri yang kudu dicopot pasca Omnibus Law. Mempertahankan sejumlah menteri itu akan membuat citra Jokowi terpuruk. Harus ada penyegaran agar pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Menteri-menteri itu gagal mengeksekusi kebijakan pro rakyat dan Nawacita Jokowi," ucapnya.
Ia menilai, reshuffle kabinet perlu dilakukan karena dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada Jokowi. Immanuel menyebut, Jokowi memerlukan menteri-menteri yang mau bekerja keras.
Baca juga: Relawan Jokowi Diangkat Jadi Komisaris Pelni, Fadli Zon: Siapa Lagi yang Belum Dapat Jatah?
"Jokowi memerlukan menteri-menteri pekerja keras yang siap berkurang tidurnya. Sekarang ini ada menteri yang sudah tak bersemangat kerja, kebingungan mau melakukan apa atau bahkan ketakutan kena Covid-19. Jadi, harus diganti segera," ungkapnya.
Immanuel yang kini menjabat Komisaris Independen PT Mega Eltra anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ini mengungkap siapa menteri-menteri yang dimaksudnya. Ia mengeluarkan sejumlah nama yang layak untuk di kabinet selanjutnya.
"Nama-nama yang layak untuk di kabinet selanjutnya ini, kita hanya menawarkan ya, ada lima. Ada beberapa dari pengusaha-pengusaha, salah satunya adalah Pak Sandiaga Uno dan anak-anak muda yang punya energi. Karena kalau seandainya menterinya bersih tapi tidak bisa bekerja dan tidak punya keberanian mengambil kebijakan, itu juga sama saja bohong, makanya dibutuhkan orang-orang yang punya kenekatan dan keberanian," tuturnya.
Baca juga: Relawan Jokowi di BUMN,Herman Khaeron:Perusahaan Plat Merah Harus Dijauhkan dari Kepentingan Politik
Sejumlah nama tersebut, menurut Pria yang akrab disapa Noel itu, sah-sah saja dan tidak masalah selama mereka paham tentang keinginan Presiden. Kondisi seperti ini juga Presiden sangat paham pengusaha-pengusaha sedang down, banyak usaha yang sedikit bangkrut.
"Presiden mengambil kebijakan relaksasi buat para pengusaha-pengusaha agar roda ekonominya berjalan. Yang jadi bermasalah adalah ketika mereka ditempatkan di posisi jabatan kementerian itu mereka tidak mampu bekerja," pungkasnya.
Ia menilai, hingga saat ini menteri yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memiliki performance yang masih bagus. Tapi, tetap kembali kepada pelayanan publik seperti apa.
"Kalau sampai detik ini saya lihat Pak Erick Thohir masih performance kerjanya. Beliau juga ditugaskan menjadi Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya.
Noel menambahkan, pemahaman milenial parameternya bukan soal bisa kerja atau tidak bisa kerja. Milenial juga harus punya pengalaman di bidang politik, karena posisi-posisi kementerian yang berbasis politik harus punya pengalaman politik dan pemahaman ideologi.
Selain itu, nama yang layak untuk di kabinet selanjutnya yaitu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming. Menurutnya, sangat layak karena mempunyai pengalaman di birokrasi dan eksekutif.
"Bagus sekali itu dari pengusaha muda atau asosiasi pengusaha, tapi jangan bermain-main karena kebutuhan bangsa ini membutuhkan menteri-menteri yang mau bekerja. Kita doronglah Ketua Umum HIPMI ini untuk menjadi menteri, track record-nya dia yang begitu bagus, dia pernah menjabat sebagai eksekutif menjadi kepada daerah, Ketua Umum APKASI, Ketua PDIP Kalimantan Selatan, kemudian dia memimpin sebuah perhimpunan para pengusaha atau HIPMI, itu bagus. Kita akan masukkan namanya kalau seandainya beliau bagus. Saya akan rekomendasikan figur muda masuk kabinet," imbuhnya.
Isu Reshuffle
Oktober lalu, Isu reshuffle (perombakan) kabinet sempat mencuat bertepatan 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.
Hasil survei Litbang Kompas yang dilansir, Selasa (20/102020) kemarin, menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.
Isu reshuffle kabinet sebelumnya juga pernah mencuat saat kabinet pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.
Namun saat itu, Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet pemerintahannya.
Baca juga: 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Survei Litbang Kompas: 46,3% Responden Tak Puas, 39,7% Puas
Kinerja menteri buruk
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menyoroti buruknya koordinasi di tingkat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam satu tahun ini.
Aisah pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya di tingkat eksekutif.
"Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah-sah saja, justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang memumpuni," papar Aisah dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Aisah menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya pada individu menterinya saja, tetapi perlu mengatasi persoalan sistem kabinetnya atau sistem kerjanya selama ini.
"Antara menteri satu dengan menteri lainnya suka tidak sama, misalnya saat dilarang pulang kampung. Ini problem koodinasi yang harus dipecahkan, agar empat tahun ke depan lebih efektif bekerja," papar Aisah.
Aisah juga melihat beberapa menteri tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) secara maksimal dalam satu tahun ini.
"Setengah dari menteri juga tidak memiliki latar belakang dekat dengan birokrasi pemerintahan. Ini pastinya menyulitkan untuk bekerja," ucapnya.
Kata relawan Jokowi
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Projo melihat kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak maksimal di tengah tantangan pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan krisis ini harus ditangani dengan kerja ekstra keras, disertai dengan kecepatan dan akurasi tinggi dari kabinet Indonesia Maju.
"Projo melihat kinerja Kabinet tidak maksimal, kurang greget," katanya, Selasa (20/10/2020).
Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Berikut Daftar Janji-janji Jokowi dalam Bingkai Visi Indonesia
Setahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dihadapkan pada ujian berat.
Kondisi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang bagi Kabinet untuk menunjukkan militansi dengan gebrakan yang extraordinary untuk mengatasi keadaan.
Projo mengingatkan bahwa hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.
Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Projo menilai kerja-kerja extraordinary jajaran kabinet seperti harapan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya dilakukan.
Kata Politisi PPP
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai reshuffle kabinet belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintah.
"Kalau soal reshufle, menurut hemat PPP belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintahan jika pandemi Covid-19-nya belum bisa terkendali," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/10/2020).
Akan tetapi, Arsul melihat ketidakpuasan publik dapat diperbaiki jika pemerintah segera melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Karenanya, PPP meminta kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19, termasuk memastikan bahwa vaksinasi atas Covid dapat segera dilaksanakan seperti yang sudah disampaikan pemerintah sendiri.
"Keberhasilan vaksinasi itu akan turut menentukan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan," kata dia.
Arsul menerangkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan saat ini tidak bisa dilepaskan dari situasi akibat pandemi Covid-19.
Alasannya pandemi ini tidak hanya menggerus ketahanan kesehatan masyarakat. Melainkan juga merontokkan perekonomian masyarakat.
"Karenanya PP yakin bahwa ketidakpuasan publik yang besar tersebut akibat pandemi berkepanjangan dan ekonomi yang memburuk," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menegaskan PPP bisa memahami, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat yang tidak puas.
Dari sisi pemerintah, menurutnya ketidakberhasilan mempertahankan target pembangunan dan capaian ekonomi terjadi akibat problem pandemi ini.
Penulis: Vincentus/Lusius/Seno