News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Menko PMK Memaklumi 40 Persen Warga Enggan Divaksin: Nanti Ada Sosialisasi, Semua Masih Disiapkan

Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi Vaksin Pfizer dan BioNTech - Dalam artikel ini diulas bagaimana Menko PMK Muhadjir Effendy menanggapi survei tentang kesediaan masyarakat divaksin Covid-19 di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi survei tentang vaksin Covid-19 di Indonesia.

Ia memahami adanya masyarakat yang tidak bersedia divaksin apabila vaksin Covid-19 sudah ditemukan.

Muhadjir mengaku masyarakat membutuhkan waktu untuk bersedia divaksin.

Terlebih, saat ini pihaknya tidak tergesa-gesa untuk menuntut masyarakat bersedia divaksin.

Hal tersebut ia sampaikan setelah acara penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Revolusi Mental pada Kamis (12/11/2020).

"Itu perlu waktu. Nanti pasti ada sosialisasi, ini kan memang semua masih disiapkan," kata Muhadjir, dikutip dari Kompas.com.

Wakil Presiden Maruf Amin melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Fachrul Razi. (Dokumentasi Setwapres)

Baca juga: Badan POM Kawal Keamanan dan Mutu Vaksin Covid-19

Baca juga: Vaksin Covid-19 Merah Putih akan Diuji Coba ke Hewan pada Desember 2020

Muhadjir juga mengingatkan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan dalam memberikan vaksin Covid-19 tidak boleh tergesa-gesa.

Untuk itu, masyarakat yang belum siap divaksin pun harus ditunggu sampai siap.

"Diberi penyadaran. Ada waktunya, kan tidak harus serta merta (divaksin)," katanya.

Diketahui, lembaga Populi Center melakukan survei mengenai penerimaan masyarakat terhadap rencana penggunaan vaksin Covid-19.

Hasilnya, 60 persen masyarakat mengaku bersedia menggunakan vaksin dari pemerintah.

Namun sisanya mengaku enggan divaksinasi.

Perusahaan farmasi Pfizer dan BioNTech mengklaim kandidat vaksin covid 19 yang mereka uji 90 persen efektif bisa melawan virus corona. (DW/BioNTech)

Baca juga: Vaksin Pfizer Diklaim Lebih dari 90 Persen Efektif Mencegah Covid-19

Baca juga: Satgas Pertimbangkan Beli Vaksin Pfizer, Tapi Tetap Harus Diuji Dulu

"Terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan vaksin guna mengakhiri pandemi Covid 19, sebesar 60 persen masyarakat bersedia menggunakan vaksin pembagian dari pemerintah."

"Sedangkan sebesar 40 persen yang menjawab tidak bersedia," kata Peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah pada Senin (9/11/2020) kemarin.

Masyarakat yang mengaku tidak bersedia diberi vaksin mayoritas atau 46,5 persen menjawab takut akan bahaya atau risiko kesehatan.

Kemudian, ada 15,2 persen yang menjawab tidak percaya pada vaksin.

Sisanya, sebanyak 13,3 persen mengaku tak bersedia menggunakan vaksin lantaran tak dapat memastikan kehalalan vaksin.

Presiden Joko Widodo tiba di PT Bio Farma (Persero) Bandung untuk meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19, Selasa 11 Agustus 2020 pukul 09.45 WIB (Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

Baca juga: Rusia Yakinkan Lagi Indonesia, Harga Vaksin Covid-19 Sputnik V Lebih Terjangkau

Selain tentang kesediaan divaksin, Muhadjir juga menanggapi terkait jumlah daerah di Indonesia yang warganya akan divaksin Covid-19.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih mempelajari hal tersebut.

"Kami masih (dalami), sedang dipelajari oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes)."

"Berapa kelayakan Indonesia (yang divaksin) dan wilayah mana saja yang menjadi perhatian (untuk divaksin)," ujar Muhadjir, masih dikutip dari Kompas.com.

Ia mengatakan, menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), herd immunity vaksin Covid-19 ditargetkan sebanyak 70 persen dari total penduduk.

Ilustrasi vaksin virus corona. Rusia mengklaim telah menemukan vaksin corona yang dianggap vaksin paling menjanjikan saat ini.. (Fresh Daily)

Baca juga: Perlukah Vaksin untuk Orang yang Pernah Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Ahli

Namun, data WHO tersebut jika semua warga terpapar Covid-19 sehingga 70 persen di antaranya harus divaksin.

Sementara di Indonesia, tidak semua wilayah terpapar Covid-19 dan dinyatakan zona merah.

"Jadi karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam (jumlah daerahnya)."

"Tapi yang jelas nanti yang akan diutamakan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien. Tidak harus semuanya," kata dia.

Baca juga: 1.620 Relawan Jalani Uji klinik 1 dan 2 Vaksin Covid-19 Sinovac, Bagaimana Kondisi Mereka?

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, rencana vaksinasi Covid-19 di Indonesia kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada minggu ketiga Desember 2020.

Luhut mengatakan, pemerintah tengah melakukan uji klinis fase ketiga terhadap vaksin yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi, pemerintah akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini