Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) berencana akan menggelar acara reuni yang biasa digelar pada tanggal 2 Desember.
Politikus PPP Syaifullah Tamliha berharap Persaudaraan Alumni 212 menggelar reuni pada Desember 2020 secara virtual, seiring kondisi Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
"Akan bermartabatnya Alumni 212 menyederhanakan kegiatan tersebut dengan jumlah peserta yang terbatas dan sisanya dengan reuni daring atau virtual," ujar Syaifullah, Senin (16/11/2020).
Menurutnya, ajaran agama Islam bersifat rahmatan lil’alamin dan para alumni 212 tetap bisa reuni dengan menggunakan teknologi digital yang sudah tersedia.
Sehingga dakwah Islam yang disampaikan, kata Syaifullah, bisa terus berlangsung dan masyarakat bisa tenteram untuk tidak terpapar Covid-19.
"Saya berharap para Alumni 212 bisa bersabar diri bahwa saat ini kondisi semua negara sedang mengalami krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19," ucap Syaifullah.
"Setiap momentum kegiatan peringatan apapun harus berstandar protokol kesehatan, dengan jumlah peserta yang serba terbatas, seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 75 yang lalu," sambung Anggota Komisi I DPR itu.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan kerumunan yang terjadi di tengah pandemi sangatlah berbahaya.
"Kerumunan di masa pandemi sangat berbahaya. Kecuali dapat mengatur diri dengan elegan dan disiplin," ujar Mardani.
Namun, Mardani menegaskan bisa saja reuni tersebut digelar. Asalkan panitia acara bekerja keras agar para peserta menerapkan disiplin dalam protokol kesehatan.
Baca juga: NU dan Muhammadiyah Tunda Muktamar Karena Covid-19, Bagaimana dengan Reuni PA 212?
"Untuk reuni 212 di tahun 2020 jika dilaksanakan panitia mesti bekerja keras menjaga disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Saya yakin jika disiapkan dengan baik akan jadi pertunjukkan kolosal yang indah," kata dia.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengimbau agar 3M tetap dilaksanakan jika reuni akbar tersebut jadi dilaksanakan.
Tak hanya itu, Mardani meminta pemerintah daerah DKI Jakarta juga memastikan protokol kesehatan dijalankan.
"Jadi berkumpul tapi menjaga jarak atau sosial distancing, memakai masker dan tidak bersalaman langsung. Pemda DKI perlu memastikan semua protokol dijalankan jika izin diberikan," ujarnya.