Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyebutkan dalam sebuah negara terdapat tiga institusi besar, yaitu institusi negara, institusi pasar, dan institusi masyarakat sipil (civil society).
"Ketiga institusi ini ternyata memiliki karakteristik yang disebut dengan strategy complentary, jadi dia saling melengkapi secara strategis. Kalau kita melihat institusi negara tidak baik, maka akan sulit melihat institusi lain lebih baik," tutur Sohibul dalam acara Webinar Kebangsaan yang digelar PKS, Jumat (20/11/2020) malam.
Menurut Sohibul, PKS sebagai partai politik memiliki tanggung jawab yang besar dalam perbaikan institusi masyarakat sipil, terlebih perannya dalam pemerintahan sebagai oposisi.
"PKS yang pada hari ini di DPR menjadi bagian dari negara, tetapi selebihnya kita berada di luar pemerintahan. Di satu sisi kita melakukan perbaikan lewat aktivitas di parlemen dalam perbaikan negara, tapi di sisi lain PKS punya tanggung jawab melakukan perbaikan kualitas civil society," jelas Sohibul.
Baca juga: Presiden PKS Sebut Krisis Memunculkan Gelaja Otoritarian dan Oligarki
Ketua Umum PMI Pusat yang juga Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) memaparkan ada kekosongan dalam proses demokrasi prosedural di Tanah Air.
Sehingga, kata JK, mulai ada gejala masyarakat lebih memilih jalur demokrasi jalanan karena ada hambatan dalam penerapan demokrasi di Indonesia.
JK berpesan khusus kepada PKS agar bisa mendengar dan menyalurkan aspirasi umat dan bangsa dengan memberikan atensi kuat pada Munas V mendatang.
"Bukan hanya menang di Pilkada, tapi bagaimana proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Bagaimana bisa mewakili suara rakyat dengan betul sehingga tidak terjadi demokrasi jalanan seperti belakangan ini," papar JK pada acara yang sama.
JK melihat subtansi demokrasi dari rakyat dan oleh rakyat belum benar-benar terimplementasi di Indonesia.
"Dari rakyat iya, tapi oleh rakyat terutama yang mewakili belum mencerminkan dari aspirasi publik," kata JK.