Baca tanpa iklan
Perintah Preisden Jokowi untuk Menteri KP Edhy Prabowo di tahun 2019 ialah memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan majukan sektor perikanan budidaya. Berbagai program telah dijalankan oleh Edhy Prabowo sesuai instruksi tersebut, hanya saja bekas Ketua Komisi IV DPR itu belum tuntas dalam pencapaiannya.
Renaldi berharap, Safri bisa mengemban tugas itu nantinya jika pilihan presiden jatuh kepada dirinya.
Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi Lebih Pilih Sandiaga Uno Ketimbang Fadli Zon untuk Jadi Menteri KKP
“Dengan pengalaman dan kapasitasnya saya kira itu sangat menentukan visi kelautan kita mau dibawa ke mana ke depannya. Saya kira Pak LBP juga berharap Menteri KP definitif merupakan orang yang bisa diajak kerja sama dan sudah terjalin komunikasi yang baik,” pungkas Renaldi.
Senada dengannya, di tempat terpisah, Akademisi Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Palu, Yeldi S. Adel, menyebut Safri merupakan sosok akademisi-birokrat yang layak menjadi Menteri KP definitif.
“Banyak akademisi tapi belum memiliki pengalaman di bidang birokrasi. Untuk Pak Safri saya melihat ada keduanya. Tentu basic itu akan cepat menerjemhakan seluruh araha presiden ke dalam program-program yang konkret,” kata Yeldi.
Sambung dia, track record Safri setahun terakhir ini juga bisa dilihat dalam mengoordinasikan sektor kelautan dan perikanan. Misalnya dalam penanganan Sungai Citarum dan pemulihan ekonomi nasional melalui Indonesia Coral Reef Garden (ICRG). Terlihat dua program ini berjalan dengan baik.
“Dalam pembenahan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa daerah di Indonesia, Pak Safri juga banyak terlibat. Yang paling kelihatan salah satunya di Kepulauan Natuna yang merupakan kawasan strategis dalam aspek geopolitik dan geoekonomi kita,” terangnya.
Masih kata Yeldi, Safri juga terlihat turut menggenjot produksi garam nasional kita agar Indonesia tidak bergantung lagi pada garam impor.
“Begitu juga dalam sektor perikanan budidaya, Pak Safri terlihat begitu masif melakukan koordinasi dalam mewujudkan perintah presiden di sektor ini, salah satunya target produksi udang 250 persen di tahun 2024,” bebernya.
“Pembenahan sektor kelautan dan perikanan ke depan tentu membutuhkan menteri yang tidak hanya teori tapi juga mampu bekerja cepat,” tandas Yeldi.
Harapan DPR
Sebelumnya, Komisi IV DPR berharap Menteri Kelautan dan Perikanan ke depan memahami persoalan kemaritiman dan dapat mensejahterakan nelayan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, harapannya sosok ke depan dapat bekerja secara maksimal.
"Yang utama bisa sungguh-sungguh bekerja terbaik untuk mengangkat harkat, martabat, dan penghidupan nelayan maupun industri perikanan," kata Daniel saat dihubungi, Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Baca juga: Mengintip Harga Sepeda Specialized S-Work Milik Edhy Prabowo yang Kini Disita KPK