Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2020).
Duduk sebagai terdakwa ialah mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.
Pada persidangan kali ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi bernama Amir Wijaya.
Baca juga: KPK: Pejabat Kaya Bukan Jaminan Tak Korupsi
Dalam kesaksiannya, Amir mengungkapkan kronologi penjualan kebun kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
Kebun sawit seluas 150 hektare itu hendak dibeli Nurhadi untuk Rezky Herbiyono dan putrinya, Rizqi Aulia Rachmi.
Amir berujar, ia dipertemukan dengan Nurhadi sekitar 1 Juni 2015 di Hotel Aryaduta di Pekanbaru guna membahas penjualan kebun sawit senilai Rp15 miliar tersebut.
"Yang pasti saya tanggal 1 Juni kalau enggak salah di Hotel Aryaduta ketemu Pak Herman Lubis sama Pak Nurhadi, saya masuk kamar Pak Nurhadi tanya, 'Itu harga Rp15 miliar, apa betul?' Kata dia, 'Apa enggak bisa kurang lagi?' Saya bilang tidak, itu murah karena beserta asetnya', kemudian sudah oke, saya pun turun ke lobi," ucap Amir lewat telekonferensi dari Medan, Sumatera Utara.
Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, KPK Terima Masukan dari Berbagai Elemen Masyarakat
Aset yang dimaksud, jelas Amir, adalah truk dan alat untuk mengurusi kebun kelapa sawit.
"Prinsipnya sudah deal. Kami buat satu kesepakatan ya soal harga sekian dan aset-aset apa, termasuk truk Honda dan lainnya, total Rp15 miliar," jelasnya.
Setelah harga sepakat di angka Rp15 miliar, Amir kemudian terbang ke Jakarta untuk melakukan proses penandatanganan akta jual beli lahan sawit dengan Rezky dan Rizqi.
Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono sebelumnya didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp83 miliar terkait dengan pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan.
Untuk suap, Nurhadi dan Rezky menerima uang sebesar Rp45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Hiendra sendiri merupakan tersangka KPK dalam kasus yang sama dengan para terdakwa.
Uang Rp45 miliar lebih itu diberikan agar kedua terdakwa mengupayakan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa-menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 meter persegi dan 26.800 meter persegi.