Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pandemi Covid-19 menuntut perubahan cara kerja pada seluruh sektor kehidupan, salah satunya birokrasi.
Perubahan tersebut di antaranya dengan menciptakan birokrasi yang sederhana dan responsif, tetapi tetap memperhatikan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
“Alur birokrasi harus memudahkan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dari program secara tepat dan tepat,” kata Ma’ruf Amin pada acara Malam Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020 melalui konferensi video di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).
Lebih lanjut Wapres pun memaparkan, ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam penyederhanaan birokrasi.
Baca juga: Jadi Wapres 2 Kali, Jusuf Kalla Merasa Bersalah karena Gagal Tekan Konsumsi Rokok
"Pertama, perlunya dukungan penuh dari para pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah untuk menuntaskan penyederhanaan birokrasi secara tepat dan pasti," kata Ma'ruf.
Kedua, Ma'ruf menyebut kebijakan penghapusan jabatan struktural pada jabatan administrasi agar diikuti dengan perubahan atau penyesuaian proses bisnis penanganan pekerjaan.
Ketiga yakni penataan struktur organisasi pada kementerian, lembaga, dan daerah harus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan sehingga tidak terjadi duplikasi.
Baca juga: Tinjau Proyek Bendungan Semantok, Stafsus Wapres Sukriansyah Temukan Kendala Ini di Pembangunannya
"Keempat, tujuan utama penyederhanaan birokrasi bukan hanya pada peralihan jabatan saja, namun harus menjadi perubahan mindset (pola pikir) terkait profesionalitas, kecepatan dan efisiensi kerja. Kelima, penyederhanaan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi," sambungnya.
Karena itulah, Ma'ruf mengatakan ASN memiliki posisi strategis sebagai pengawal sekaligus ujung tombak penyederhanaan birokrasi serta menjadi agen perubahan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mengantarkan Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Baca juga: Wapres: Pemerintah Siapkan Ekosistem Ekonomi Syariah
“Posisi strategis ASN tersebut karena perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang berwawasan kebangsaan, profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” urainya.
“Bekerja adalah suatu ibadah dan kehormatan, sekaligus amanah. Oleh karena itu mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan dengan niat yang tulus,” pungkas Ma'ruf.