News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Hari Antikorupsi Sedunia

Di Hakordia, Jokowi Tak Singgung 2 Menterinya yang Terjaring OTT KPK

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadiri acara peringatan hari antikorupsi Sedunia yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Penunjang, Jakarta, Selasa (16/12/2020).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sambutan pada acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/12/2020).

Dalam sambutannya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Kedua anak buah Jokowi yang terjaring OTT KPK yakni, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Baca juga: 8 Operasi Senyap KPK Sepanjang 2020, OTT Edhy Prabowo Mengejutkan, OTT Korupsi Bansos Paling Heboh

Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus penetapan izin ekspor benih bening lobster atau benur, sementara Juliari merupakan tersangka penerima suap kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Dalam sambutannya, Jokowi meminta masyarakat untuk mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi.

Karena merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

"Pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama," kata Jokowi dalam sambutannya secara virtual.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadiri acara peringatan hari antikorupsi Sedunia yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Penunjang, Jakarta, Selasa (16/12/2020). (Tangkapan Layar Youtube Kompas TV)

Presiden Jokowi pun meminta semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan melakukan penyederhanaan proses kerja serta proses pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran.

Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan dipangkas.

"Dengan mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit, kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya," ujar Jokowi.

Logo Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020 (www.kpk.go.id)

Untuk diketahui, OTT yang menjaring Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara dalam kasus yang berbeda hingga kini masih menjadi sorotan publik. 

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini