Baca tanpa iklan
Ujang berpandangan bisa saja ada pergeseran di antar kementerian, tanpa mengurangi 'jatah' partai politik.
Menurut dia, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Review, ada beberapa pos kementerian, yang kinerjanya kurang baik.
"Terkait kinerja berdasarkan hasil survei kami, ada Kemensos, Kementerian Agama, Kemenkumham, Kemendikbud, dan Kemenparekraf, dan Kemenaker yang dianggap banyak terkena PHK," ucapnya.
Yang pasti, ucap Ujang, pos Menteri harus diisi oleh sosok yang berintegritas, memiliki keahlian di bidangnya, dan memiliki penerimaan dari elite politik dan masyarakat.
"Kriteria itu yang penting, untuk setidaknya dua kursi menteri yang saat ini kosong," imbuh Ujang.
Jokowi memang terkenal sebagai presiden 'njawani' nan lekat dengan simbol-simbol.
Jika menilik penanggalan Jawa bulan ini, Rabu Pon jatuh pada 23 Desember.
Saat ini dua kursi di Kabinet Jokowi kosong usai ditinggal Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial yang terseret kasus korupsi.
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, reshuffle adalah hak prerogratif presiden.
Tapi, dua partai politik, PDIP dan Gerindra dipastikan akan ngotot untuk tetap mengisi dua kursi kementerian yang kosong tersebut.
"Saya kira partai akan tetap ngotot, Gerindra dan PDIP. Tentu ini bagian jalan panjang Pemilu 2024. Kerja menteri akan mendongkrak pamor partai," ucap Adi.
Baca juga: Sudah 9 Kali Diusulkan Sepanjang 2020, Akankah Ada Reshuffle Kabinet di Rabu Pon?
Jika terjadi reshuffle, Adi meyakini pos kementerian akan diisi oleh kader partai politik, karena untuk kepentingan Pemilu 2024.