News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Jokowi dan Ma'ruf Amin Gelar Pertemuan Tertutup, Reshuffle Kabinet Diumumkan Lusa?

Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo atau Jokowi dan Maruf Amin yang dijual di pasaran. Salah satunya yang dijual di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali melakukan reshuffle pada hari Rabu.

Selama menjabat sebagai presiden, terhitung sudah tiga kali Jokowi melakukan reshuffle pada hari Rabu.

Reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama 12 Agustus 2015 dan reshuffle kedua 27 Juli 2016.

Sisanya yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018).

Pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019).

Lusa, tepatnya tanggal 23 Desember merupakan weton Rabu Pon dalam penanggalan masyarakat Jawa.

Isu berhembus di lingkungan Istana bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle pada pekan depan.

Dua kursi menteri yang ditinggalkan merupakan ”jatah” PDIP dan Partai Gerindra.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, Jokowi sedang melihat waktu yang tepat.

Baca juga: Menunggu Kejutan Jokowi di Rabu Pon, Benarkah Ada Reshuffle Kabinet?

"Soal kepercayaan Jawa. Dia tidak hanya Rabu, tapi Rabu nya Pon. Biasanya orang Jawa seperti itu, sangat kental ke-Jawaannya. Mengikuti penanggalan Jawa. Yang dianggap menurutnya hari yang baik," ujarnya kepada Tribun Network, Sabtu (19/12/2020).

Ujang berpandangan bisa saja ada pergeseran di antar kementerian, tanpa mengurangi 'jatah' partai politik.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Review, ada beberapa pos kementerian, yang kinerjanya kurang baik.

"Terkait kinerja berdasarkan hasil survei kami, ada Kemensos, Kementerian Agama, Kemenkumham, Kemendikbud, dan Kemenparekraf, dan Kemenaker yang dianggap banyak terkena PHK," ucapnya.

Yang pasti, ucap Ujang, pos Menteri harus diisi oleh sosok yang berintegritas, memiliki keahlian di bidangnya, dan memiliki penerimaan dari elite politik dan masyarakat.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini