Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani merespons adanya penangguhan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Taiwan.
Penangguhan tersebut dikarenakan banyak pekerja migran Indonesia yang dinyatakan positif Covid-19.
Netty meminta pemerintah agar segera menyelesaikan masalah tersebut karena dapat menambah angka pengangguran.
"Masalah ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Penangguhan PMI berpotensi menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan. Apalagi tidak jarang para PMI menjadi tulang punggung keluarga di kampung halamannya," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (22/12/2020).
Sebagaimana diberitakan, TETO, kantor perwakilan ekonomi dan perdagangan Taiwan di Indonesia, menangguhkan kedatangan PMI ke negaranya setelah ditemukan adanya 60 orang yang positif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR di sana.
Baca juga: Taiwan Tolak Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Bakal Tindak Penyalur yang Manipulasi Hasil PCR
Padahal, menurut info pejabat BP2MI, tes PCR-nya di Indonesia negatif.
Menurut Netty, hal ini perlu dicek silang dengan teliti, apakah 60 orang tersebut terpapar di Indonesia atau justru di sana, saat dalam masa karantina.
"Cek silang ini penting agar tidak muncul opini buruk tentang Indonesia di mata internasional. Jangan sampai kita dianggap mengirimkan PMI positif Covid-19," ucap politikus PKS tersebut.
Netty berpandangan, pemerintah juga harus segera melakukan investigasi terhadap perusahaan yang memberangkatkan PMI (P3MI) agar bekerja secara profesional.
Baca juga: Kepala BP2MI Kecewa Keputusan Taiwan Perpanjang Larangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
"Harus ada pengawasan standar agar P3MI bekerja jujur dan profesional. Pastikan tidak ada oknum yang sengaja memalsukan data tes PMI yang dikirim ke Taiwan. Kenapa bisa di sini hasil tes negatif, tetapi saat dites di sana hasilnya positif. Ini perlu diselidiki karena menyangkut martabat Indonesia di mata dunia," ucap Netty.
Sementara itu, pihak TETO (Taipei Economic and Trade Office) menyampaikan di Jakarta (19/12) bahwa penangguhan penempatan PMI di Taiwan lebih pada alasan kesehatan akibat pandemi Covid-19, bukan karena motif yang berkaitan dengan masalah politik.
BP2MI Bakal Tindak Penyalur yang Manipulasi Hasil PCR
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengaku telah melakukan sejumlah langkah menindaklanjuti penolakan Pemerintah Taiwan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).
Penolakan ini ditenggarai karena para PMI terkonfirmasi positif Covid-19.
Benny mengaku telah bertemu dengan perwakilan dari Pemerintah Taiwan serta melakukan inspeksi mendadak ke penampungan para PMI.
"Saya sudah melakukan sidak ke tempat penampungan Balai Latihan Kerja. Saya sudah bertemu mengundang perwakilan Taiwan," tutur Benny di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Jumat (18/12/2020).
Baca juga: Kepala BP2MI Kecewa Keputusan Taiwan Perpanjang Larangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Benny juga telah memanggil 14 perusahaan penyalur PMI yang mendapatkan larangan dari Pemerintah Taiwan.
Dirinya menegaskan keselamatan jiwa para PMI menjadi prioritas utama bagi pemerintah.
"Saya sampaikan, keselamatan jiwa pekerja migran Indonesia adalah hukum tertinggi," ucap Benny.
Selain itu, BP2MI juga telah mengecek rumah sakit, klinik, dan satuan kesehatan yang melakukan pemeriksaan tes PCR terhadap para PMI.
Baca juga: BP2MI Lepas 116 Pekerja Migran Indonesia Program Keperawatan ke Jepang
Dirinya menegaskan akan menindak perusahaan penyalur dan satkes yang memanipulasi hasil PCR PMI.
"Saya tidak pernah memberikan toleransi, jika ada perusahaan, jika ada satkes yang melakukan manipulasi terkait pelaksanaan PCR dan kami sudah mengumpulkan semua dokumen pelaksanaan PCR," ucap Benny.
Baca juga: BP2MI Gandeng Himsataki Jajaki Penempatan PMI ke Jepang
Seperti diketahui, pemerintah Taiwan melakukan penghentian sementara bagi penempatan PMI selama 14 hari mulai tanggal 4-17 Desember 2020, karena ditemukannya 85 PMI yang terkonfirmasi positif saat berada di Taiwan.
Taiwan adalah tempat bagi lebih dari 250.000 pekerja migran dari Indonesia, yang memiliki jumlah kasus infeksi virus dan kematian tertinggi di Asia Tenggara.
Mereka kebanyakan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART).