Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR meminta pemerintah memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla), setelah ditemukannya seaglider di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/1/2021).
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan, ditemukannya seaglider atau Unmanned Underwater Vehicle (UUV) alias drone nirawak di air, merupakan potensi ancaman yang harus dihadapi pemerintah.
Baca juga: Menhan Prabowo Ajak Publik Tidak Berpolemik Kontraproduktif Terkait Temuan Seaglider
Sehingga, Bakamla harus memperkuat pengawasan laut Indonesia dan bersinergi dengan TNI Angkatan Laut (AL), untuk mencegah pengambilan data pihak asing dari Indonesia.
"Pentingnya penguatan Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard dengan kapasitas yang mumpuni. Sekalipun kita bisa mengandalkan kesiapan TNI AL, tapi jangan biarkan mereka berjuang sendiri di laut. Maka perlu penguatan Bakamla sebagai sesama penjaga wilayah perairan Indonesia," kata Farhan saat dihubungi, Jakarta, Senin (4/1/2021).
Baca juga: TNI AL Akan Tingkatkan Kewaspadaan di ALKI dan ZEE Setelah Temuan Sea Glider
Menurutnya, Komisi I DPR bersama Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) Aan Kurnia terus membangun struktur dari lembaga penjaga laut itu, sesuai maklumat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Untuk jangka panjang, kita khawatir data-data (dari UUV) itu oleh Tiongkok (misalnya) bisa jadi untuk kepentigan militernya dalam mendukung Nine Dashed Line di laut China Selatan," paparnya.
Baca juga: KSAL Pastikan Benda Mirip Rudal yang Ditemukan Nelayan di Perairan Pulau Bonerate Sea Glider
Oleh sebab itu, Farhan menyebut Fraksi NasDem akan terus mendorong Bakamla menjadi instansi penjaga laut Indonesia yang memumpuni.
"Anggaran kita memang masih maju mundur, apalagi pemerintah saat ini fokus dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Maka pengalaman Bakamla menjalin hubungan dengan coast guard negara lain, dapat memperoleh manfaat besar pada pembangunan teknologi," papar Farhan.