Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 103 satuan pendidikan baik yang berada di pengelolaan pemerintah daerah maupun Kementerian Agama rusak akibat gempa M 6,2 di Sulawesi Barat.
Gempa tersebut diketahui mengguncang cukup kuat di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Poliwali Mandar.
Berdasarkan hasil kaji cepat dampak gempa per 18 Januari 2021, terdapat 103 satuan pendidikan rusak akibat gempa.
Sebanyak 39 sekolah di antaranya mengalami rusak berat, 19 sekolah rusak sedang, dan 45 sekolah rusak ringan.
Baca juga: Gempa di Sulawesi Barat, 2 Warga Meninggal Dunia di Posko Pengungsian
Di Kabupaten Mamuju, terdapat 18 sekolah yang masuk kategori rusak berat, 12 sekolah mengalami rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan.
Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah mengalami rusak berat, enam sekolah mengalami rusak sedang, dan 21 sekolah mengalami rusak ringan.
Berikutnya, di Kabupaten Poliwali Mandar, dua sekolah mengalami rusak berat, satu sekolah mengalami rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan.
Baca juga: Presiden Tinjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang Remuk Diguncang Gempa
Di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.
Dalam rangka penanganan darurat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UNICEF, dan klaster nasional pendidikan berkerja sama mengoperasikan Pos Pendidikan Sulawesi Barat.
Diketuai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Barat, Pos Pendidikan Sulawesi Barat menjadi sentra koordinasi penanganan darurat gempa bumi bidang pendidikan.
Adapun pos ini menginduk kepada posko utama penanganan darurat bencana gempa bumi Sulawesi Barat.
Baca juga: BNPB: Korban Meninggal Dunia Akibat Gempa Sulawesi Barat Capai 84 Orang
“Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” tutur Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Hendarman, di Jakarta,Selasa (19/1/2021) dalam keterangannya.
Kemendikbud telah membuka posko di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) di Kabupaten Mamuju dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene.
Baca juga: 12 Jam Terjebak Reruntuhan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, 2 Sekuriti Akhirnya Berhasil Dievakuasi
Berdasarkan laporan dari tim posko di lapangan, telah didirikan lima buah tenda pengungsian di BP PAUD Dikmas.
Selain itu, didirikan pula 20 buah tenda ruang kelas darurat untuk aktivitas pendidikan yang didatangkan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Bantuan logistik darurat seperti makanan siap saji, sembako dan kebutuhan pengungsi lainnya juga turut diberikan,” kata Hendarman.
Gempa yang terjadi sejak Kamis (14/1/2021) lalu memberikan dampak kepada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.
Upaya respons bencana yang dilakukan di bidang pendidikan di antaranya;
Pertama, pengelolaan pos pendidikan (kaji cepat dampak dan kebutuhan, rencana tanggap darurat, dan pengelolaan data dan informasi).
Kedua, pengelolaan bantuan (pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi bantuan bagi pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik).
Untuk diketahui bahwa saat ini pengiriman bantuan dari seluruh unit utama Kemendikbud di Jakarta sedang dalam perjalanan untuk disalurkan ke Pos Pendidikan.
Bantuan terdiri dari bantuan logistik untuk kebutuhan pengungsi, tenda pengungsi, tenda ruang kelas darurat, bantuan perlengkapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk pencegahan Covid-19, serta perlengkapan belajar siswa (school kit).
Selanjutnya, Kemendikbud akan memberi bantuan yang berkaitan dengan aspek psikososial.
Di antaranya adalah pengadaan sekolah darurat yang mencakup penyediaan sarana pembelajaran darurat, penyelenggaraan pembelajaran darurat, dan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta menurunkan tim untuk mendukung pembelajaran darurat tersebut.
“Dukungan teknis (yang kami lakukan yaitu) pengelolaan Pos Pendidikan, koordinasi dan kebijakan pendidikan darurat, pendataan, fasilitasi sekolah darurat dan dukungan psikososial,” ujar Hendarman.