Baca tanpa iklan
"Secara umum tersendatnya realisasi anggaran PEN dikarenakan ketidaksiapan birokrasi. Publik juga dikejutkan dengan terjadinya kasus korupsi bantuan sosial yang menguras emosi,” tambahnya.
Baca juga: Jadi Wali Kota Solo Terpilih, Gibran Fokus pada Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Masalah Kesehatan
Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah, Anis berharap agar pemerintah lebih meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antara kementerian lembaga.
Dengan demikian, mereka tidak berjalan sendiri-sendiri terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan.
Selain itu, DPR yang memiliki fungsi pengawasan perlu meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan BPK yang memiliki fungsi pemeriksaan.
Lebih lanjut, Anis menyatakan bahwa menghadapi pandemi bukan hal yang mudah.
Sebagai warga negara, tidak bisa hanya menyerahkan semua urusan kepada pemerintah.
Ia pun mengapresiasi masyarakat Indonesi yang memiliki falsafah gotong royong.
"Soliditas masyarakat dalam menghadapi musibah, sangat luar biasa. Kita memiliki banyak ruang untuk berkontribusi sesuai posisi masing-masing. DPR sudah bekerja optimal menjalankan fungsi pengawasan, masyarakat bahu membahu. Semoga dengan demikian, pandemi segera berlalu, dan ekonomi bangkit kembali,” pungkasnya.