Baca tanpa iklan
Budi memiliki alasan, lebih memilih basis data milik KPU.
Pasalnya, saat menyiapkan lokasi penyuntikan vaksinasi dan menggunakan data Kemenkes, banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang tidak detail tercatat.
Akurasi jumlah fasilitas kesehatan dalam data Kemenkes juga disebut berbanding terbalik dengan kenyataan.
"Saya nggak mau pakai data itu (Kemenkes), secara agregat ini dibilang cukup jumlah puskemas. dan rumah sakit cukup untuk menyuntik. RS pemerintah saja (cukup) nggak usah melibatkan swasta. Saya kapok, nggak percaya data nasional," ucap Budi.
"Saya lihatin sampai kabupaten/kota ada 512. Itu ada 60 persen enggak cukup," tuturnya.