Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin menggaung seusai disebut-sebut diduga akan mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Diberitakan sebelumnya, Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengungkapkan nama-nama yang diduga ingin mengkudeta Partai Demokrat.
Bukan hanya Nazaruddin, namun juga tiga nama politikus lainnya.
"Marzuki Alie, Jhoni Allen, dan Darmizal," kata Rachland.
Rachland mengaku mendapat informasi tersebut dari kesaksian kader Demokrat, yang tak disebutkan namanya.
Sosok Nazaruddin yang juga disebutkan rupanya dipecat dari Partai Demokrat, karena kasus-kasus yang menjeratnya.
Lantas siapakah sosok Nazaruddin?
Dikutip dari Kompas.com, Nazaruddin dikenal sebagai politisi Partai Demokrat hingga pengusaha Indonesia.
Pria kelahiran 26 Agustus 1978 tersebut sempat meninggalkan Indonesia dalam statusnya sebagai tersangka korupsi.
Ia dipecat oleh Partai Demokrat di tahun 2011.
Hal itu imbas dari ditetapkannya Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011.
“Sudah diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat. Jadi, kartu anggotanya dibatalkan," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat kala itu, Amir Syamsuddin, kepada wartawan di Jakarta, 25 Juli 2011.
Baca juga: AHY Kirim Surat ke Jokowi Dinilai Malah Rugikan Demokrat
Baca juga: AHY Dinilai Tak Layak Umumkan Kekuasaannya Teracam ke Publik
Nazaruddin memang melontarkan banyak nama yang disebutnya terlibat dalam korupsi.
Termasuk Anas Urbaningrum dan Setya Novanto (Setnov).
Nama yang disebutkan Nazaruddin tidak hanya di tubuh Demokrat dan Kemenpora, tapi juga nama-nama politisi partai lain dan korupsi di kementerian lain.
Salah satunya adalah mega korupsi proyek e-KTP di Kemendagri, kasus itu mencuat pertama kali dari mulut Nazaruddin.
Dalam tudingannya, Nazaruddin mengatakan, Setnov hingga Anas Urbaningrum berkecimpung dalam korupsi pengadaan E-KTP.
Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Anas Urbaningrum merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang.
Anas diduga menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.
"Perlu disampaikan, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan Sport Centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat itu.
Sementara Setnov, ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP.
Saat itu Setnov merupakan Ketua DPR RI.
Dikutip dari Kompas.com, pengumuman tersangka disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, 10 November 2017 silam.
"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," ujar Saut.
Seperti diberitakan sebelumnya, AHY mengeluarkan statement tudingan bahwa ada sekelompok orang yang akan mengambil alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat.
Mereka melapor karena merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Bahkan, ucap AHY, gerakan politik untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu dilakukan secara sistematis.
Sementara itu, klaim AHY bahwa adanya pengambilalihan posisi ketum Partai Demokrat, akan dijadikan kendaraan dalam Pemilu 2024.
Baca juga: Kata NasDem soal Pernyataan AHY Ada Rencana Kudeta Demokrat: Sebenarnya Bisa Buka Aib Sendiri
AHY menyebut terdapat 5 orang, yakni seperti yang sudah diberitakan Tribunnews.com:
- satu kader Demokrat aktif
- satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif
- satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi
- satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu
- satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.
Baca juga: Mau Dikudeta Lingkaran Jokowi dari Ketum Demokrat, AHY: Untuk Kendaraan Politik Nyapres 2024
Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.
Apalagi, gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.
Tanggapan dan Pesan Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberikan pesan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pernyataannya soal Demokrat, Senin (1/2/2021) lalu.
Moeldoko menjelaskan awal mula isu ini beredar.
Ia menyebut bahwa ada sejumlah tamu yang mendatangi dirinya.
Tamu tersebut datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini.
Dikutip dari Kompas.com, namun Moeldoko tak menjelaskan detail siapa tamu tersebut dan perihal yang dibicarakan.
Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.
Namun ternyata, aktivitasnya ini memunculkan isu yang kini berkembang.
Baca juga: PROFIL Moeldoko, Kepala Staf Presiden yang Dituding Terlibat Rencana Kudeta Demokrat
Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya ketika menerima tamu-tamu tersebut.
"Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang dari, ada dari orang Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata dia.
Pesan ke AHY, Moeldoko mengaku tak keberatan isu ini digulirkan oleh Demokrat.
Hingga akhirnya muncul pernyataan AHY terkait dugaan ada sekelompok orang yang akan mengambil alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Di sisi lain Moledoko juga menanggapi pun keberatan adanya kata-kata Istana.
Dalam hal ini Moeldoko meminta agar jangan mudah membawa nama Istana dalam masalah tersebut.
"Sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," ujar Moeldoko.
Moeldoko menambahkan dalam hal ini Presiden Jokowi tak mengerti sama sekali.
Moeldoko pun juga mengatakan masalah yang tengah beredar tersebut merupakan murni urusannya, di luar KSP.
Baca juga: Respons Moeldoko saat Namanya Disebut Terlibat Kudeta Demokrat, Sebut Jangan Ganggu Presiden
Sementara terkait isu kudeta Partai Demokrat, Moeldoko mengaku prihatin melihat situasi yang berkembang saat ini.
Sebab, sejatinya ia turut mencintai Partai Demokrat.
Ia pun menegaskan bahwa kudeta atau penggulingan kekuasaan hanya bisa dilakukan dari dalam kekuasaan itu sendiri, tidak dari luar.
Moeldoko juga memberikan pesan untuk AHY, sebagai seorang pemimpim Partai Demokrat.
"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Sri Juliati) (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa/Icha Rastika/Abba Gabrillin)