News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gejolak di Partai Demokrat

Ruhut Sitompul Ungkap Curhatan Kader Demokrat: Tim AHY Minta Akomodasi dan Lainnya Jika ke Daerah

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan politikus Demokrat Ruhut Sitompul.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku sering mendapat curhatan dari kader-kader partai berlambang bintang Mercy ketika melakukan kunjungan ke berbagai daerah.

"Ketua provinsi, ketua DPC, mereka bilang beda sama zaman abang (era SBY), waktu dulu abang datang tidak bebani kami. Sekarang dibebani, mereka banyak ngeluh itu," ucap Ruhut saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

"Dibebani harus siapkan akomodasi, siapin ini itu, mereka cerita begitu," sambung Ruhut.

Baca juga: DPD dan DPC Demokrat Kalbar Telah Teken Kesetiaan Terhadap AHY

Namun, Ruhut tidak dapat mengungkapkan daerah mana saja yang mengeluh dengan era kepemimpinan AHY di Demokrat.

"Banyak daerah, kan saya kebetulan kader (sekarang PDIP) yang ditugasi keliling hampir 500 kabupaten-kota," ucap Ruhut.

Baca juga: Tak Ada Ajakan Kudeta, DPD Demokrat Aceh Akan Habis-habisan Dukung AHY

Ruhut menduga, permintaan akomodasi dan sebagainya kepada DPD, maupun DPC oleh DPP Demokrat, karena pengurus partai pada era AHY merupakan orang baru, hanya sebagian kecil orang lama.

"Di lingkungan AHY kan orang-orang baru, kalau ada orang lama paling beberapa. Semuanya orang baru, orang yang saat saya di Demokrat, mereka belum di Demokrat," paparnya.

"Mereka (kader daerah) bilang orangnya AHY, minta ini, minta itu, banyak keluhan daerah," kata Ruhut.

DPD dan DPC Demokrat Kalbar Telah Teken Kesetiaan Terhadap AHY

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kalimantan Barat, mendukung penuh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap menjadi pimpinan partai berlambang Mercy. 

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Demokrat Kalbar, Erma S. Ranik menyikapi adanya rencana mengambil alih paksa atau kudeta AHY dari posisi ketua umum Demokrat. 

"Kalbar solid, 14 DPC dan DPD sudah teken kesetiaan terhadap AHY," kata Erma saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Erma mengaku, kader Demokrat di Kalbar tidak pernah dihubungi oleh pihak yang menginginkan perubahan ketua umum. 

"Tidak ada juga diajak komunikasi," ucapnya. 

Baca juga: Profil Darmizal Eks Demokrat Diduga Akan Kudeta Partai, Sempat jadi Ketua Relawan SBY hingga Jokowi

Untuk menjaga kekompakan internal partai, Erma mengaku telah menginstruksikan seluruh kader Demokrat di Kalbar untuk mempertahankan solidaritas di tengah isu kudeta.

"Terus bersatu, dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia.Meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat," paparnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujarnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini