Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan pihak Istana telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Adapun, surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang isu pengambilalihan kepemimpinan AHY.
Diduga, pengambilalihan ini melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Baca juga: Kader Partai Demokrat Jawa Barat Sebut Istana Kena Prank, Begini Penjelasannya
Baca juga: Demokrat : Kader Diundang Moeldoko Akan Diberikan Dana Tanggap Bencana Alam, Tapi Malah Bicara KLB
"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Pak Presiden."
"Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Kendati telah menerima surat tersebut, Pratikno menyebut pihaknya tidak akan menjawab surat dari putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," jelas Pratikno.
Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab karena berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.
Ia pun mengingatkan agar pihak Partai Demokrat menyelesaikan persoalannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam partainya.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat."
"Yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," tegas Pratikno.
Bantahan Moeldoko soal Isu Kudeta
Seperti diketahui, sejumlah nama yang disebut terlibat dalam upaya mendongkel kepemimpinan AHY telah memberikan respons dan bantahan.
Dalam konferensi pers, Moeldoko menduga namanya dikaitkan dengan isu tersebut karena ada foto-foto yang menunjukkan kebersamaannya dengan sejumlah orang.
Moeldoko tidak menyebut secara jelas identitas orang-orang tersebut.
Hanya saja, orang-orang itu datang kepadanya dan menceritakan persoalan di internal Partai Demokrat.
"Mungkin dasarnya foto-foto. Ya orang ada dari Indonesia timur, ada dari mana-mana kan datang ke sini."
Baca juga: Legislator Demokrat Minta Semua Pihak Tunggu Sikap Mendagri terkait Nasib Bupati Orient Riwu Kore
Baca juga: Moeldoko Tidak Menolak Bila Dicalonkan Partai Demokrat Maju Pilpres 2024
"Mungkin ingin foto sama saya. Ya saya terima saja. Apa susahnya," ujar Moeldoko, dikutip dari Kompas.com.
Moeldoko menuturkan, rumahnya terbuka bagi siapa saja.
Ia mengakui pernah menerima sejumlah tamu meski ia menyebut tak tahu perihal maksud kedatangan mereka.
Ia mengaku banyak mendengarkan penuturan para tamu dan prihatin atas situasi yang mereka hadapi.
"Saya sih sebetulnya prihatin ya dengan situasi itu. Sebab, saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ujar dia.
Pengakuan Isu Kudeta dari AHY
Sebelumya diberitakan, AHY mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021).
Melalui suratnya, AHY meminta klarifikasi tentang isu adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden.
AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
Namun demikian, AHY mengatakan, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan ini.
Baca juga: Dikaitkan dengan Gerakan Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Jangan Berlebihanlah
Baca juga: Ruhut ke AHY: Pak Jokowi Itu Presiden, Jangan Tambahi Bebannya Urusan Rumah Tangga Partai Demokrat
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau."
"Terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021) lalu.
Dikutip dari Kompas.com, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY.
Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasaan di partainya adalah Moeldoko.
Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.
Namun demikian, tudingan tersebut telah berulang kali dibantah Moeldoko.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ardito Ramadhan/Fitria Chusna Farisa)