Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sikap Istana Presiden yang tak menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait isu kudeta mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan klarifikasi Istana dalam isu kudeta Partai Demokrat ini sangat penting.
Ia khawatir isu kudeta ini akan terus menyerang Presiden Jokowi jika tak ada penjelasan dari Istana.
Dalam hal ini, menurutnya Istana perlu berbicara ke publik, paling tidak secara normatif.
"Pada tataran normatif saja biar tidak terlalu mempermalukan orang-orang disekitarnya," kata Burhan saat berbicara di acara Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat (6/2/2021).
"Secara normatif Pak Presiden harus mengatakan bahwa Istana tidak boleh intrusif apalagi mengobok-obok urusan partai orang karena bagaimanapun Istana harus non-partisan dan menjaga lencana pejabat tinggi negara," sambungnya.
Baca juga: Jika KLB Ilegal Diselenggarakan Demokrat Bisa Tak Berpartisipasi di Pilkada dan Pemilu 2024
Dalam isu kudeta Partai Demokrat ini, menurut Burhan, Presiden Jokowi tidak mempunyai kepentingan politik secara langsung.
Sebab, Jokowi tak bisa maju lagi di Pilpres 2024 dan secara kekuatan di Parlemen sudah banyak kekuatan partai yang mendukung.
"Pak Jokowi secara politik sudah tidak bisa maju lagi di 2024 dan secara kekuatan di Parlemen sudah 80% kekuatan partai yang mendukung Pak Jokowi sekarang."
"Dari sisi politik elektoral maupun politik stabilitas di Parlemen itu, tidak ada kepentingan Pak Jokowi untuk ngobok-ngobok Partai Demokrat," terangnya.
Ia menyebut, orang di sekitar Presidenlah yang bisa jadi mempunyai kepentingan politik untuk 2024 dan memanfaatkan situasi ini.
"Untuk 2024 bisa jadi ada kepentingan orang per orang di sekitar Pak Jokowi untuk menggunakan Partai Demokrat untuk maju di 2024," jelasnya.
Baca juga: Jokowi Tak Respon Surat AHY, Sekjen Demokrat: Masih ada Teka Teki yang Tersimpan
Menurutnya, penting bagi Presiden untuk memberi koreksi kepada lingkungan terdekat di Istana, dalam hal ini KSP Moeldoko yang namanya disebut terlibat dalam kudeta.
"Kalau Istana tidak memberikan koreksi ke dalam, itu bisa menimbulkan praduga Istana dianggap merestui langkah Pak Moeldoko," ungkapnya.