Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama menekankan pentingnya terbentuknya Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP) untuk menjadi pedoman untuk melahirkan pesantren yang mandiri.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono Abdul Ghafur mengatakan proses perumusan tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Harus ada road map atau PJKP sebagai pedoman besar di dalam menyiapkan infrastruktur, desain, pedoman dan program-program yang menjadi pegangan seluruh stakeholder termasuk kementerian lembaga untuk melahirkan pesantren yang benar-benar mandiri dan memberdayakan masyarakat sekitar," ujar Waryono melalui keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).
Baca juga: Ketua DPD RI Nilai Pesantren Berpotensi Jadi Sentra Ekonomi Masyarakat
Kemenag bakal membentuk tim yang melibatkan kiai, ustaz, lulusan, alumni pesantren, pakar ekonomi, praktisi usaha, professional dan birokrat dari kementerian dan lembaga untuk merumuskan PJKP.
Pokja itu terdiri dari unsur pesantren, regulator, masyarakat, dunia usaha, dan juga industri keuangan.
“Tim Kecil dari internal Kemenag akan mempersiapkan data dukung dan dukungan administrasi," ucap Waryono.
"Tim Besar lintas kementerian lembaga akan menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren yang juga melibatkan pakar, kiai, alumni pesantren, praktisi, ahli ekonomi, ahli manajemen, dan lainnya," ucap Waryono.
Baca juga: Fakta-fakta Semburan Gas di Pekanbaru: Dentuman Keras Hingga Tanah di Sekitar Pesantren Bergetar
Sebelumnya, Kemenag telah membahas langkah untuk memberdayakan pesantren terutama pada aspek ekonomi.
Program ini dibahas bersama dalam Rapat Koordinasi terkait Penguatan Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren, di Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Rakor diikuti perwakilan dari Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketangakerjaan, dan Kementerian Perindustrian.
--