Keputusan ini diketuk dalam sidang KLB, tapi masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung dihubungi melalui panggilan suara panitia kongres.
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya dikutip dari Kompas TV.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Baca juga: Permintaan AHY kepada Jokowi : Jangan Berikan Pengesahan KLB Partai yang Ilegal
Sempat Bantah Isu Kudeta
Sementara itu, pada Rabu (3/2/2021) lalu, Moeldoko menggelar konferensi pers untuk kembali membantah tudingan terlibat dalam isu mendongkel kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ia mengaku tak punya hak lantaran bukan bagian dari internal partai.
"Saya ini orang luar, enggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam."
"Apa urusannya? Nggak ada urusannya," kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021), dikutip dari Kompas.com.
Moeldoko pun berandai-andai, seandainya punya pasukan bersenjata, ia tetap tak bisa mengudeta kepemimpinan AHY.
Sebab, kata dia, pergantian kepemimpinan partai tak bisa dilakukan sembarangan dan harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah (AD/ART).
Baca juga: Mayor Vs Jenderal TNI Berebut Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau Moeldoko Pemenangnya ?
"Anggaplah (saya) Panglima TNI yang pengin bisa jadi Ketua Umum Demokrat, emangnya gue bisa gitu todong-todong senjata untuk para DPC, DPD, ayo datang ke sini, gue todongin senjata. Semua kan ada aturan AD/ART," ujar dia.
Moeldoko menegaskan, sama sekali ia tak punya kuasa untuk mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca tanpa iklan