Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD Partai Demokrat Banten sekaligus Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menyampaikan sikap penolakannya terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.
Dalam Commander's Call yang digelar seluruh Ketua DPD Partai Demokrat dari 34 provinsi, Iti menyampaikan bahwa dirinya tetap setia kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Ia dengan tegas menyebut bahwa dirinya menolak adanya KLB Deli Serdang yang dikatakannya sebagai KLB Ilegal.
"Saya Iti Octavia Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten beserta seluruh Ketua DPC dan anggota DPRD di mana saya diberikan amanah dan pemilik suara yang sah sebagai Ketua DPD, kami menolak KLB ilegal," tegas Iti dalam kegiatan Commander's Call di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021).
Iti memastikan dirinya bersama para ketua DPC serta kader di Banten tidak gentar menghadapi kubu Moeldoko.
Bahkan, Iti menyampaikan siap mengirimkan santet kepada Moeldoko.
"Banten tidak gentar," tegas Iti.
"Kami tetap setia pada ketum (AHY) kami yang ganteng. Kalau pun kami harus turun berdemo, kami siap. Santet Banten akan dikirim untuk KSP Moeldoko," ungkap Iti.
Baca juga: Jhoni Allen Jadi Sekjen Partai Demokrat Versi KLB Deliserdang, Max Sopacua: Saya Main Golf Saja
Siap geruduk Kemenkumham
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direncanakan akan menggeruduk Kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Senin hari ini.
AHY akan didampingi 34 perwakilan Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Pada kunjungannya itu, ratusan kader setia Demokrat juga akan turut serta.
Mereka akan berkonvoi dengan sepeda motor, seperti tampak pada potret yang dibagikan Wasekjend Partai Demokrat Ossy Dermawan.
Pada foto yang ia bagikan, tampak ratusan kader tengah berkumpul dan bersiap-siap untuk mengawal apa yang dia sebut sebagai tindakan 'Menyelamatkan Demokrasi'.
"Musuh sudah teridentifikasi. Akan kami lawan dengan menghormati konstitusi dan pranata hukum demi #SelamatkanDemokrasi," tulis Ossy Dermawan pada Senin (8/3/2021).
Dalam kunjungannya ini, AHY akan memberikan seluruh bukti Kongres Luar Biasa (KLB) yang Jumat (5/3/2021) kemarin digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah tidak sah.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Partai Demokrat ingin menunjukkan kepada Kemenkumham bahwa KLB yang terjadi adalah abal-abal dan di luar dari konstitusi Partai Demokrat.
"Ya, kami besok akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kami miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021).
Pada kunjungan ini, AHY tidak sendiri, melainkan didampangi oleh 34 pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat serta perwakilan Majelis Tinggi Partai.
Kendati demikian kata Syarif, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan ayahanda dari AHY tidak turut serta.
"Enggak (kehadiran Pak SBY), makanya kami yang datang (anggota Majelis Tinggi)," ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarif mengatakan dalam kunjungan tersebut Partai Demokrat akan turut membawa berkas lengkap untuk menunjukkan legalitas partai kepada Kemenkumham.
"Oh iya bawa semuanya, Surat Keputusan (SK) dan segala macam, kami lengkap lah," tukasnya.
Kubu Moeldoko akan serahkan kepengurusan hasil KLB
Kubu Moeldoko sebelumnya menyatakan akan menyerahkan daftar kepengurusan baru Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Sibolangit kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).
Hal tersebut sebelumnya ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat versi KLB Sibolangit, Marzuki Alie
"Senin besok (hari ini) pengurus Demokrat hasil KLB akan menyerahkan berkas ke Kementerian Hukum dan Ham untuk dipelajari dan disahkan karena Demokrat hasil KLB merupakan Demokrat yang sah," ujar Marzuki Ali pada kesempatan sebelumnya.
Marzuki mengklaim kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB adalah yang sah.
Menurutnya, KLB di Sibolangit dilakukan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Dari status kepesertaan, KLB sudah sesuai dihadiri pengurus.
"KLB dilakukan karena kader menginginkan pembenahan Demokrat untuk menjadi partai terbuka bagi siapapun," ujar Marzuki