Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Konflik perebutan kepemimpinan yang tengah terjadi di Partai Demokrat belum menemui titik terang.
Di sisi lain, isu adanya kepentingan di balik konflik yang berujung saling lapor ke pihak berwajib hingga pengadilan pun kian mencuat.
Di antaranya, isu kepentingan dari Demokrat yang dianggap hanya drama politik untuk menaikkan elektabilitas hingga simpati publik oleh pengamat politik.
Menanggapi beredarnya isu tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantahnya.
Baca juga: Jimly Asshiddiqie Sebut Gejolak di Demokrat Bukan Agenda Jokowi: Sebentar Lagi Jadi Mantan Presiden
Ia mengaku heran dengan tudingan tersebut karena pihaknya tengah menghadapi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi.
"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi."
"Yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD."
"Tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (14/3/2021).
Menurut Herzaky, jika memang tudingan dari para pengamat itu benar terjadi.
Ia meminta mereka menggunakan hati untuk melihat kenyataan yang tengah dihadapi Partai Demokrat yang mendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kemudian, ia pun mempertanyakan boleh tidaknya sekelompok orang yang tak memiliki hak namun tetap melakukan kongres pemilihan ketua umum baru.
Terlebih, gelaran KLB Deli Serdang pada awal Maret lalu dilakukan di tengah pandemi tanpa adanya izin.
Baca juga: Pengamat: Moeldoko Tak Bisa Disalahkan soal Jadi Ketum Demokrat, Harusnya Jadi Koreksi AHY dan SBY
"Apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres (Luar Biasa) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi, dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah."
"Dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" kata Herzaky.
"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim covid-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang?" tambahnya.
Menurut Herzaky, tindakan para penggerak KLB itu merupakan kesewenang-wenangan kekuasaan dan melanggar aturan yang berlaku.
Untuk itu, ia pun heran dengan adanya tudingan konflik yang terjadi hanya untuk menaikkan elektabilitas partai.
"Kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata ini, secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku."
"Lalu, masih ada saja yang berpikir ini drama politik?" ungkapnya.
Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Herzaky kepada Kubu KLB : Stoplah Produksi Kebohongan
Terakhir, ia menuturkan, dampak digelarnya KLB ini, situasi demokrasi di Indonesia sedang genting.
Sehingga, diperlukan kerja sama dari seluruh pihak untuk memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan baik.
"Situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang genting, dan perlu kerja keras kita semua."
"Untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan menuju jurang kehancuran oleh perilaku segerombolan pelaku GPK-PD yang berselingkuh dengan kekuasaan," pungkasnya.
Konflik Kudeta Awalnya Dianggap untuk Menaikkan Elektabilitas
Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Pengamat politik sekaligus pegiat media sosial, Ninoy Karundeng menilai, konflik yang terjadi di Partai Demokrat awalnya dianggap untuk menaikkan elektabilitas partai.
Namun, langkah untuk menaikkan elektabilitas partai justru dinilai gagal.
Untuk itu, ia menilai kisruh ini membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku dua tokoh utama Demokrat mesti mengubah strategi.
"SBY telah menyusun grand design strategi untuk menutupi tujuan utama yang tersembunyi terkait konflik internal Demokrat, yang awalnya untuk menaikkan elektabilitas."
"Kini berubah untuk memertahankan Demokrat AHY agar mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)," kata Ninoy Karundeng, di Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Menurut dia, salah satu kisruh ini lantaran sejumlah kader senior yang mengeluhkan AHY jadi ketua umum.
Baca juga: Gejolak di Demokrat Makin Panas, AHY Dilaporkan ke Bareskrim, KLB Digugat ke Pengadilan
Baca juga: Reaksi Presiden Jokowi saat Moeldoko Terlibat Kudeta di Partai Demokrat, Kaget dan Diam Saja
Sindiran SBY menjadikan Demokrat sebagai partai keluarga memperlihatkan ketidakpuasan beberapa eks kader yang kecewa kemudian menginisiasi KLB di Sibolangit.
Teranyar, menurut Ninoy, strategi SBY tersebut dijalankan dengan menggunakan seluruh potensi komunikasi media dan media sosial.
Misalnya, lewat Benny K Harman dengan menyebut intelijen kepolisian melakukan intimidasi kepada pengurus Demokrat di daerah untuk mengakui hasil KLB.
Pernyataan yang disampaikan lewat Twitter tersebut menjadi sorotan media dan publik di tengah konflik Demokrat yang mendorong KLB.
"Yang dilakukan oleh Benny K Harman adalah bagian dari strategi komunikasi medsos SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk menciptakan opini seolah Polri ikut terlibat dalam konflik internal Demokrat," kata Ninoy.
(Tribunnews.com/Maliana)
KLIK di sini untuk berita update konflik di Partai Demokrat