Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial, Tri Rismaharini akan mempercepat pencairan Bantuan Sosial bulan April 2021.
Realisasi pemberian sejumlah bantuan sosial dipercepat untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Adapun tiga jenis bantuan yang akan digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Risma menjelaskan, pihaknya tengah melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dengan daerah agar bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
“Beberapa bulan kemarin, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT Pos,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/3/2021), dikutip dari situs Presidenri.go.id.
Baca juga: Kemensos Turunkan Tim untuk Perbaiki Data Penerima Bansos
Baca juga: KPK Ditantang Berani Tangkap Semua Pelaku Korupsi Bansos Covid-19
Baca juga: Bansos Tunai Rp 300 Ribu Cair Maret 2021, Cek Penerima di dtks.kemensos.go.id, Siapkan NIK atau KIS
Ia menargetkan bantuan sosial Maret 2021 dapat dicairkan pada minggu keempat di bulan yang sama.
Pencairan itu akan berbarengan dengan pencairan bantuan sosial untuk April 2021 mendatang.
“Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret."
"Demikian pula target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret juga, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” jelas Risma.
Baca juga: Risma Jelaskan Alasan Kemensos Hentikan Santunan Korban Meninggal Akibat Covid-19
Baca juga: Mensos Risma Ajak Pekerja Sosial Ambil Peran Atasi Dampak Pandemi Covid-19
Baca juga: Mensos Risma: Program Vaksin Hadirkan Harapan Baru Capai Kesejahteraan Masyarakat
Kementerian Sosial menargetkan untuk memberikan BPNT kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan masing-masing 10 juta KPM untuk PKH dan BST.
Namun, data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang sebelumnya telah dikerjakan belum memenuhi jumlah target penyaluran tersebut.
Sehingga pihaknya memutuskan untuk terlebih dahulu mengejar dan memenuhi target kuota program yang belum terisi.
Risma berkomitmen untuk mengejar target sesegera mungkin agar pemerintah dapat segera mencairkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.
“Ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan."
"Kami harus jemput perbaikan datanya, jadi kami bekerja sama dengan daerah untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” kata dia.
Baca juga: 3.000 Orang Rimba Resmi Jadi WNI, Mensos Risma Sempat Tawari Rumah, tapi Ditolak
Baca juga: Mensos Risma: Masih Ada Warga Pedalaman yang Belum Mendapatkan Identitas Kependudukan
Baca juga: Mensos Risma Pantau Perekaman Data e-KTP bagi Warga Suku Anak Dalam Jambi
Sehingga, Risma mengimbau kepada pemerintah daerah dapat mendukung program ini dengan melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan.
Kementerian Sosial telah menerjunkan tim validasi data ke sejumlah daerah untuk mempercepat pendataan.
“Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua kami bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan validasi data di lapangan,” lanjut Risma.
(Tribunnews.com/Nuryanti)