"Agar kebijakan politik domestik dan luar negerinya bisa dipengaruhi, salah satu tali kekangnya adalah utang," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.
Baca juga: Dalam Webinar Amerika Bersatu, Moeldoko Diperkenalkan Sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB
Selanjutnya, Amerika juga melakukan hal yang sama. Menurutnya, proyek liberalisasi terus dikerjakan melalui instrumen dan struktur ideologi politik global seperti IMF, World Bank dan lainnya.
"Jika kita lihat Indonesia, dua pengaruh kekuatan global ini sangat terasa, skema utang luar negeri dan investasi Tiongkok termasuk potensi dana besar yang akan masuk melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernilai miliaran dolar," ucapnya.
"Jika tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik konsekuanesi bisa mengancam keajekan ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara," lanjutnya.
Baca juga: Menkumham: Bupati Terpilih Sabu Raijua Miliki Paspor Amerika Berlaku hingga 2027
Lebih lanjut, Zulhas melihat gelombang pekerja asing akibat sarat mengakarnya investasi yang terjadi bisa mengancam kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, potensi ketidakadilan dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia menjadi ancaman yang serius.
Di sisi lain, lobi-lobi kelompok kanan untuk melakukan liberalisasi ekonomi dan politik juga sangat terasa.
Zulhas mengatakan, pemberlakukan Omnibus Law, UU Penanaman Modal Asing, skema ekonomi nasional yang pro kepada investasi asing serta utang luar negeri juga terus mengancam.
Hal itu kita mendorong perubahan struktur sosial politik Indonesia yang juga sangat liberal.
"Termasuk cara kita dalam menyelenggarakan demokrasi yang kian meninggalkan semangat musyawarah mufakat sebagaimana diamanatkan sila keempat dalam Pancasila," katanya.