Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengumumkan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Pengumuman akan dikeluarkan pada akhir Maret 2021.
"Jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah dan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) instansi. Tapi Alhamdulillah ini akan mencapai," ujar Tjahjo, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (24/3/2021).
Tjahjo mengungkapkan prediksi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan direkrut tahun ini.
Ada 1.275.387 lowongan terdiri dari 83.669 lowongan untuk pemerintah pusat, dan 1.191.718 lowongan untuk pemerintah daerah.
Dari total lowongan itu, kata Tjahjo, posisi paling banyak adalah 1.022.616 guru PPPK, 70.008 PPPK non guru, dan 119.094 CPNS.
"Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk delapan sekolah kedinasan," ujarnya.
"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867 dengan rincian 565.633 guru PPPK, 21.571 PPPK non guru, dan CPNS 64.663," paparnya.
Namun Tjahjo menegaskan, total kebutuhan itu belum termasuk sejumlah instansi.
"Hingga saat ini, sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap, 49 instansi sudah mengusulkan namun ini sedang kita kejar lagi untuk melengkapi dokumen. Dan ada 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN ini yang jadi pertimbangan kami," tandasnya.
Tjahjo mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo terkait penerimaan CPNS.
Jokowi meminta agar dilakukan pengurangan penerimaan terhadap PNS yang kerjanya duduk di balik meja atau lebih ke administrasi.
Jokowi menginginkan penerimaan CPNS difokuskan bagi pegawai yang kerjanya langsung terjun ke lapangan.
"Mengurangi penerimaan CPNS yang hanya duduk di meja, yang kerjanya hanya kerja-kerja administrasi saja," ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana memaparkan rencana tahapan dan jadwal tes CPNS 2021.
Baca juga: Soroti Calo CPNS, Menpan RB: Modusnya Beragam dan Kebanyakan Mantan PNS
Baca juga: Beredar Surat Pemanggilan CPNS 2019, Kemendikbud Sebut Hoaks
Menurutnyam pendaftaran CPNS 2021 bisa dimulai April 2021. Tahapan ini hanya untuk sekolah kedinasan di bawah delapan instansi Kementerian dan Lembaga.
"Karena kami tidak ingin itu disatukan, agar protokol kesehatan bisa terjaga, karena kalau terlalu banyak ini agak sulit menjaga protokol kesehatannya," ujar Bima, kemarin.
Setelah itu, dilanjutkan pendaftaran guru PPPK, PPPK non guru, dan CPNS. Tahapan ini rencananya dibuka Mei-Juni 2021. Selepas itu gelaran seleksi CPNS 2021 akan dimulai.
"Pertama seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk sekolah kedinasan pada Mei 2021. Kedua, seleksi untuk PPPK non guru dan CPNS digelar antara Juli sampai Oktober 2021. Sedangkan, seleksi SKD untuk guru PPPK baru dibuka mulai Agustus sampai Desember 2021 dibagi menjadi 3 tahapan," jelasnya.
Nantinya November 2021 hingga Januari 2021 akan menjadi tahap pengumuman, pemberkasan dan penetapan NIP bagi CPNS dan PPPK non guru.
Sementara bagi guru PPPK, kata Bima, pengumuman hingga penetapan NIP akan dilaksanakan dalam tiga tahap.
Bagi mereka yang mengikuti seleksi tahap I pada Agustus-September 2021. Seleksi tahap II antara Oktober-November 2021, dan seleksi tahap III Desember 2021-Januari 2022.
Bima menjelaskan, sistem pendaftaran CPNS 2021 dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang bisa dibuka di situs sscasn.bkn.go.id.
Tetapi seleksinya akan digelar dengan sistem yang berbeda-beda. Misalnya saja untuk guru PPPK menggunakan sistem UNBK-DIKBUD. Lokasi seleksi guru PPPK tergantung sebaran peserta seleksi di sekolah-sekolah.
Untuk sekolah kedinasan, CPNS, dan PPPK non guru, seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Baca juga: Seleksi CPNS 2021 Dibuka April, Peserta Tak Perlu Unggah Dokumen Ijazah
Baca juga: Kepala BKN Ungkap Tahapan Jadwal Tes CPNS 2021
"Lokasi seleksi untuk sekolah kedinasan, CPNS dan PPKN non guru rencananya digelar di BKN Pusat, Kanreg, UPT BKN dan titik lokasi mandiri yang belum ditentukan," jelas Bima.
"Ini jumlah yang sangat besar, sehingga tidak mungkin bekerja sendiri, kami bekerja sama dengan Kemendikbud. Khusus untuk PPPK guru ini menggunakan fasilitas UNBK yang ada di semua sekolah," imbuhnya.
Calo Mantan PNS
Tjahjo mengatakan calo CPNS akan selalu muncul jelang ada tes penerimaan CPNS. Bahkan, pihaknya berhasil mengamankan calo yang kedapatan mengenakan pakaian putih dan mengikuti tes.
"Alhamdulillah orangnya sudah ditangkap Polda Metro Jaya. Ini satu jaringan. Sudah kita imbau untuk hati-hati," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, memberantas calo CPNS tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Modus mereka beragam.
Selain itu, katanya, ternyata kebanyakan calo CPNS yang berhasil diamankan itu adalah mantan atau eks PNS.
"Untuk calo sangat sulit karena modusnya macam-macam. Yang ditangkap mantan PNS yang punya jaringan," katanya.
Bima pun membeberkan upaya BKN memberantas calo CPNS.
"Untuk menjaga jaminan security tesnya, kami membuat aplikasi face recognition. Ini bisa melihat wajah dari peserta ujian. Jadi enggak memungkinkan ada calo," ujar Bima.
Bima yakin saat ini akan berbeda dengan masa lalu, di mana calo atau joki dapat dengan mudahnya membaur dalam ujian.
"Kalau dulu masih mungkin ada calo masuk atau joki, untuk yang sekarang ini nggak bisa lagi. Jadi (teknologi face recognition) bisa untuk menetralkan upaya-upaya untuk menggunakan joki dalam tes CPNS," ujarnya. (Tribun Network/Vincentius Jyestha/sam)