Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan impor garam.
Alasannya, hasil garam di NTT sangat berlimpah dan dibuang percuma karena tidak ada yang membeli.
"Pemerintah pusat perlu tinjau kembali kebijakan itu. Ambil garam-garam di NTT kalau masih kurang untuk kebutuhan nasional. Garam di NTT sangat banyak dan tidak tahu harus dibawa ke mana lagi," kata Abraham di Kupang, NTT, Minggu (28/3/2021).
Ia menanggapi kebijakan pemerintah yang akan mengimpor garam pada tahun 2021 ini sebanyak 3 juta ton.
Alasannya, ada kekurangan produksi dalam negeri untuk kebutuhan garam nasional.
Abraham menyebut kebijakan impor sebagai cermin malas bekerja dan malas berusaha.
Kebijakan itu juga hanya langkah instan untuk mengatasi persoalan yang ada.
Dia mempertanyakan pemerintah apakah sudah menggali semua potensi garam yang ada di seluruh tanah air.
Dia curiga pemerintah tidak serius menggali potensi yang ada. Buktinya di NTT, garam berlimpah dan tidak terserap.
"Bapak Presiden Jokowi harus monitor betul kerjaan bawahannya. Mereka sudah cari semua belum garam di seluruh republik ini? Kenapa di NTT tidak terserap? Kenapa tidak ambil dari NTT dulu sebelum mengimpor? Jangan-jangan ada mafia impor garam yang mau ambil untung dari kebijakan itu," tegas Abraham.
Dia menyebut kasihan petani garam di NTT yang hasil produksinya dibuang percuma.
Bahkan di Kabupaten Sabu Raijua saat ini, ada 40 ton garam di gudang penampungan yang membeku.
Baca juga: Politikus PAN: Pemerintah Harusnya Maksimalkan Serap Garam Rakyat
Baca juga: Rencana Impor Garam, Bamsoet Ingatkan Pemerintah Pertimbangkan Nasib Petambak Garam Lokal
"Lebih baik pemeritah menaruh investasi paprik pengolah garam di NTT. Supaya bisa mengolah garam untuk kebutuhan dalam negeri. Kasihan para petani garam dengan kebijakan impor garam yang dilakukan," tutur Abaraham.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi meminta dukungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti agar pemerintah membatalkan impor garam. Alasannya, garam di NTT sangat banyak dan tidak terserap.