Baca tanpa iklan
Ia menjelaskan, temuan yang didapat BPK ada karena TMII menggunakan sistem keuangan yang berbeda dengan departemen pemeriksa keuangan tersebut.
Perbedaan tersebut ada pada istilah akuntansi yang digunakan.
"Kita menggunakan sistem keuangan yang berbeda dengan departemen (BPK). Katakanlah ada istilah-istilah yang berbeda," terangnya, Kamis (8/4/2021), dilansir Tribunnews.
Adi memberi contoh, dalam membayar para mitra yang tampil, TMII menyebut bayaran pada mereka dengan istilah bantuan atau uang transport.
Sementara BPK menyebut istilah tersebut sebagai donatur.
Baca juga: Agung Widyantoro: TMII Tetap Menggambarkan Budaya dan Miniatur Indonesia
Baca juga: Golkar Apresiasi Pemerintah, TMII Harus Tetap Menggambarkan Kebhinekaan Indonesia
"Rupanya istilah bantuan ini kan pemahamannya berbeda setelah accounting. Bantuan itu disebut BPK donatur, sehingga kaitannya dengan besarnya pajak yang harus ditanggung," jelas Adi.
Karena itu, menurut Adi, perbedaan sistem keuangan antara TMII dan BPK menjadi penyebab adanya temuan dalam hasil audit 2020 lalu.
Baca berita pemerintah ambil alih TMII lainnya
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail/Lusius Genik Ndau Lendong)