"Karena kalau TKDN ini bisa kita laksanakan dengan baik saya kira akan sangat bagus," katanya.
Luhut juga menyinggung mengenai Batam Logistic Ecosystem yang akan diterapkan di delapan pelabuhan.
Menurut dia, proyek tersebut juga membutuhkan pengawalan KPK lantaran banyak yang menentang akibat 'lahan basahnya terganggu'.
"Saya mohon juga KPK ikut di dalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan. Kenapa tidak mau ini jalan? Karena di situlah sumber korupsi yang sangat banyak," ujar Luhut.
Dengan berbagai megaproyek pemerintah yang membutuhkan pengawalan KPK, Luhut meminta KPK kukuh menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.
Luhut menekankan, KPK tidak boleh dikontrol oleh pihak manapun.
KPK, katanya, hanya boleh dikontrol oleh KPK sendiri untuk kepentingan negara.
"KPK harus kuat. Tapi kuat terukur. Jangan KPK menjadi alat siapapun dan dikontrol oleh siapapun. KPK harus dikontrol oleh KPK dan untuk kepentingan Republik tercinta," kata Luhut.